LOTIM | Poroslombok.com –
Keberadaan tim tracer dari kalangan TNI/POLRI sejatinya memiliki peran penting dalam penanganan pandemi Desease covid-19.
Karnanya, kolaborasinya dengan pihak-pihak terkait seperti Nakes, Kader, Kawil, RT/RW maupun dengan Pemuda dan Relawan sebagai satu kesatuan harus tetap dipupuk.
Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rinjani Foundation, Zainul Muttaqin, M.Pd, kepada poroslombok, Sabtu (5/3/22).
Mobilitas dan etos kerja yang dimiliki oleh TNI/POLRI, terang Zainul, harusnya menjadi dasar pertimbangan bagi Kepala Puskesmas Sakra untuk dapat memperpanjang SK tugas sebagai tim tracer dari kedua unsur tersebut.
“Kalau alasannya tidak ada anggaran, sehingga SK tim tracer dari TNI/POLRI tidak diperpanjang. Lalu kenapa di tempat lain tidak seperti itu?!,” tanya Zainul tegas.
Berdasarkan juklak dan juknis, urainya, bahwa pengangkatan tim tracer haruslah mereka yang sudah diberikan pelatihan. Sejauh ini, yang sudah mendapatkan pelatihan hanya dari TNI/POLRI saja.
Faktanya, SK untuk tim tracer dari TNI/POLRI tidak diperpanjang. Sebaliknya tetap menggunakan kader yang justru tidak pernah mendapatkan pelatihan.
Lantaran itu, dirinya menduga bahwa Kapus Sakra tidak transparan dalam hal pelibatan tim tracer dari unsur TNI/POLRI yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan covid-19.
Selain itu, tambah dia, pernyataan kapus ada yang tidak kompatibel satu dengan lainnya. Satu sisi kapus mengatakan tidak ada anggaran, sisi lainnya mengatakan tetap memberikan honor meskipun tidak ada yang ditracing.
Selanjutnya, Zainul menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan kapus bersangkutan. Kepada poroslombok Zainul menuturkan perihal percakapannya dengan sang kapus melalui telepon.
Kata dia, bahwa kapus tersebut telah menyinggung soal rasa trauma yang dia (kapus) alami terhadap keberadaan TNI/POLRI, LSM dan juga terhadap Wartawan. Meski tak dijelaskan secara gamblang penyebab trauma yang dimaksud.
“Kalo dia mengaku trauma, itu kan tidak ada urusan. Itu kan berangkat dari kesalahan dia sendiri,” ketusnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, dr. Fathurrahman, yang dikonfirmasi via telepon menyatakan, keberadaan tim tracer sesungguhnya berdasarkan kebutuhan.
“Sebetulnya tim tracer ini lebih kepada kebutuhan. Kemarin itu kan lagi banyak-banyaknya. Tapi kalo sekarang lebih kepada kebutuhan vaksinasi. Karna itu yang kita butuhkan sekarang adalah tim vaksinator,” ujarnya.
Kendati demikian, jelas Kadikes, kerjasama dan kolaborasi dengan TNI/POLRI hingga kini tetap dipupuk dan terawat dengan baik. Dengan begitu, kehadiran TNI/POLRI tetap dibutuhkan, tetapi tidak sebagai tim tracer namun sebagai tim vaksinator.
Karnanya, dr. Faturrahman berjanji akan mendiskusikan ikhwal keberadaan TNI/POLRI sebagi tim tracer untuk mencari kemungkinan dapat merubah nomenklatur tim tracer dapat dirubah menjadi tim vaksinator.
Disinggung soal anggaran, ia menjelaskan, bahwa selama ini pembayaran dana operasional kepada tim tracer maupun tim vaksinator bersumber dari APBD, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Untuk dana operasional itu kan dari APBD. dan tetap disuport kok, tapi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” terangngnya menandaskan.
Sementara itu Kepala Puskesmas Sakra, M. Zaini jauhari, S.Gz.M.Gz, yang juga dikonfirmasi melalui telepon hanya memberikan jawaban singkat.
“Jadi kalo tekait tim tracer, nanti saya diskusikan dulu dengan pak kadis. Itu saja dulu. Intinya hari senin saya ke Dikes,” jawabnya singkat.
(Anas/pl)
