PorosLombok.com — Keamanan daerah tidak cukup hanya diukur dari ketiadaan gangguan, tetapi harus dirasakan langsung saat masyarakat beraktivitas dan mendapatkan pelayanan publik dengan tenang. Prinsip ini mengemuka dalam Rapat Rutin Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Kamis (15/10/2026).
Rapat antarlembaga tersebut membahas dinamika situasi global, nasional, hingga tingkat daerah. Seluruh pihak yang hadir memfokuskan perhatian pada berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga sehari-hari.
Beberapa isu penting yang dibahas antara lain evaluasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, ketersediaan bahan pokok dan material bangunan, hingga ancaman kekeringan pada sektor pertanian. Ketepatan penyaluran bantuan sosial juga mendapat perhatian khusus.
Selain itu, peserta rapat menyoroti keselamatan pengunjung, perlindungan konsumen, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi warga lokal saat event besar berlangsung. Seluruh dinamika ini dinilai saling berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kualitas layanan publik.
Koordinasi lintas instansi dipandang sangat krusial agar setiap masalah di lapangan dapat dideteksi lebih cepat, diverifikasi secara teliti, serta ditindaklanjuti sebelum meluas. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan pentingnya komunikasi publik yang cepat dan terukur.
“Informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu direspons dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, klarifikasi yang proporsional, serta koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah pemerintah tidak boleh berhenti pada penyampaian penjelasan atau klarifikasi belaka. Komunikasi harus berjalan searah dengan tindakan nyata penyelesaian masalah oleh instansi berwenang agar warga memperoleh kepastian.
Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H. Surya Bahari, menyoroti pentingnya merawat harmoni sosial. Menurutnya, situasi kondusif tercipta dari sikap saling menghormati dan komunikasi yang terbuka antarwarga.
“Upaya menjaga keamanan perlu berjalan seiring dengan pemeliharaan kerukunan dan ruang partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar setiap potensi konflik disikapi secara proporsional melalui jalur dialog sesuai aturan hukum. Pendekatan ini penting agar kebersamaan warga tetap terjaga tanpa membatasi hak penyampaian aspirasi.
Sementara itu, Direktur Intelkam Polda NTB, Kombes Pol. Budi Wahyono, memaparkan peta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terbaru. Ia menekankan pentingnya deteksi dini dan pertukaran data antarinstansi secara profesional.
Pertemuan ini dihadiri jajaran Korem 162/Wira Bhakti, Kejaksaan Tinggi NTB, Lanal Mataram, Lanud Zainuddin Abdul Madjid, Ditjen Pajak, Bea Cukai, hingga Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. Seluruh unsur sepakat memperkuat sinergi demi menjaga iklim daerah tetap aman.
“Melalui koordinasi yang konsisten, komunikasi yang dapat dipercaya, dan penanganan persoalan secara tepat, Kominda NTB memperkuat ikhtiar bersama untuk menjaga daerah tetap kondusif, agar masyarakat dapat bekerja, berusaha, berinteraksi, dan berkontribusi dalam pembangunan dengan rasa aman,” pungkasnya.*
