(PorosLombok.com)– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat terus meluas sepanjang 2025. Hingga akhir tahun, sekitar 1,65 juta warga di seluruh kabupaten dan kota di NTB telah menerima manfaat program ini, mulai dari balita hingga tenaga pendidik.
Ketua Satgas MBG Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG di NTB berjalan konsisten dan semakin merata.
“MBG di NTB tidak lagi bersifat uji coba. Program ini sudah berjalan penuh dan menjangkau hampir seluruh kelompok sasaran,” ujarnya.
Penerima manfaat MBG mencakup berbagai jenjang usia dan latar belakang. Balita tercatat sebanyak 153.788 jiwa, sementara anak usia PAUD, RA, dan TK mencapai lebih dari 213 ribu orang. Untuk jenjang SD, MI, SMP, dan MTs, jumlah penerima menembus 960 ribu siswa.
Menurut Ahsanul, dominasi peserta didik sebagai penerima manfaat menunjukkan fokus pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Anak-anak sekolah menjadi prioritas karena di sanalah fondasi kesehatan dan kecerdasan dibangun,” katanya.
Program ini juga menjangkau siswa SMA, SMK, dan MA sebanyak lebih dari 238 ribu orang, siswa SLB 2.242 orang, santri pondok pesantren 5.095 orang, serta peserta PKBM 3.348 orang.
Selain peserta didik, MBG turut menyasar kelompok rentan. Ibu hamil tercatat 25.423 jiwa dan ibu menyusui 58.233 jiwa, ditambah lebih dari 29 ribu guru, tenaga kependidikan, serta kader posyandu.
Ahsanul menegaskan, perhatian terhadap kelompok 3B menjadi bagian penting dari arah kebijakan MBG di NTB.
“Perlindungan gizi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui adalah kunci pencegahan stunting. Itu yang terus kami jaga,” tegasnya.
Dari sisi layanan, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB terus bertambah. Hingga akhir Desember 2025, ratusan SPPG telah beroperasi dengan memanfaatkan berbagai jenis bangunan, mulai dari bangunan baru, rumah tinggal, rumah makan, ruko, hingga gudang.
Saat ini, total 601 SPPG aktif di NTB. Sebanyak 552 unit dikelola oleh mitra masyarakat dan swasta, sementara sisanya dikelola oleh pondok pesantren, POLRI, dan TNI AU.
“Keterlibatan masyarakat sangat kuat. Ini menunjukkan MBG bukan hanya program pemerintah, tetapi gerakan bersama,” ujar Ahsanul.
Dampak ekonomi program ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Hingga akhir 2025, MBG di NTB menyerap sekitar 25.982 tenaga kerja lokal, dengan rata-rata 40 hingga 45 orang bekerja di setiap SPPG.
“Dari kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, sampai petugas distribusi dan kebersihan, semuanya melibatkan tenaga lokal,” jelasnya.
Tak hanya tenaga kerja, rantai pasok pangan daerah ikut bergerak. Program MBG didukung oleh 2.134 supplier, terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, dan pemasok lokal lainnya.
“Kami dorong bahan pangan dipasok dari petani, peternak, dan nelayan NTB agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan daerah,” kata Ahsanul.
Ia menilai, capaian tersebut menandai perubahan besar dalam pelaksanaan MBG di NTB.
MBG kini bukan sekadar program gizi, tetapi sudah menjadi instrumen perlindungan sosial dan penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, Pemprov NTB optimistis memasuki tahun 2026 dengan pelaksanaan MBG yang lebih tertata dan berkelanjutan.
“Ke depan, fokus kami adalah penguatan tata kelola agar manfaat MBG bisa dirasakan dalam jangka panjang,” tutupnya.
(Redaksi/PorosLombok)
