Lombok Timur, PorosLombok.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyentil keras kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengusaha tambak udang yang dinilai tidak memberi kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan itu dilontarkan saat memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah OPD, Senin (28/4), yang juga dihadiri Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya dan Sekda H. Muhammad Juaini Taofik.
Enam OPD dipanggil langsung ke forum untuk buka-bukaan soal kendala kinerja dan capaian PAD. Mereka adalah Dinas PMPTSP, BPKAD, Kelautan dan Perikanan, PUPR, Dispora, dan Dikbud.
Rakor ini, kata Bupati, akan digelar rutin agar setiap OPD bisa menyampaikan progres kerja dan persoalan yang dihadapi.
Namun, dalam arahannya, Bupati tak segan mengingatkan bahwa pimpinan OPD tak cukup hanya duduk di kursi jabatan.
“Pimpinan OPD itu bukan hanya kepala instansi. Mereka harus memikirkan dan melindungi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyentil keras soal lemahnya PAD dari sektor tambak udang. Hingga saat ini, kata Bupati, banyak tambak tidak memberikan kontribusi apapun bagi daerah.
Sebagai langkah tegas, Bupati mewajibkan semua bentuk perizinan melewati persetujuannya.
“Setiap perizinan harus saya yang setujui,” tegasnya.
Bupati juga menyebut bakal mendorong regulasi melalui peraturan daerah atau kepala daerah. Tapi sebelum itu, dilakukan dulu inventarisasi jumlah kolam milik pengusaha tambak.
Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti potensi garam rakyat yang belum tergarap maksimal. Di tengah isu impor garam, Lombok Timur justru memiliki potensi besar.
“Kalau potensi ini dioptimalkan, ekonomi masyarakat akan meningkat,” tandasnya.
Untuk itu, ia meminta agar petani garam diberi pelatihan. Tujuannya jelas, agar garam produksi Lombok Timur bisa bersaing di pasar nasional.
(arul/PorosLombok)
