Poroslombok.com | LOTIM – Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda), demi suksesnya acara tersebut.
Hal itu tentunya telah diatur dalam regulasi/peraturan pemerintah berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Karnanya, atensi pemerintah terkait anggaran perlu dilakukan.
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2023 di Lombok Timur, akan diselenggarakan oleh sebanyak 153 Desa. Tentunya dibutuhkan jumlah anggaran yang tidak sedikit.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, H. Hasni, SE, M.Ak menegaskan, untuk pelaksanaan Pilkades di Lotim menjadi kewajiban Pemda untuk melaksanakannya.
Dikatakannya, anggaran yang disiapkan tentunya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jika membutuhkan biaya besar, kemungkinan ada program kegiatan lain yang harus disesuaikan.
“Kalau Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, konsekuensinya kegiatan lain akan disesuaikan. Pelaksanaan Pilkades ini kewajiban Pemda untuk menyukseskannya,” ujar H. Hasni kepada wartawan, Kamis (28/7).
Sebaliknya, sambung dia, apabila DAU tahun 2023 yang diberikan melebihi perolehan Tahun 2022, maka tentu anggaran program lainnya tidak terganggu.
Jika dalam pelaksanaan Pilkades sebelumnya, lanjutnya lagi, setiap desa yang menggelar Pilkades memperoleh dana bantuan Rp. 50 juta. Sedangkan untuk biaya kertas suara dan alat peraga lainnya menjadi kewenangan dinas terkait.
Terkait jadwal waktu akan digelar Pilkades, menurut dia, itu menjadi kewenangan Dinas PMD Lotim sebagai leading sektor. Jika dari sisi anggaran, sudah pasti Pemda Lotim akan menyiapkannya.
“Sebab, pendanaannya akan diformulasikan sesuai dengan kebutuhan anggaran pada tahun 2023 mendatang,” pungkasnya. ***
