PorosLombok.com – Perum Bulog Kantor Cabang Lombok Timur terus menginventarisasi berbagai keluhan serta persoalan krusial yang muncul di tengah proses pendistribusian bantuan sosial beras di Kabupaten Lombok Timur, Selasa (25/8/2026).

“Secara singkat prinsipnya kami di Bulog akan merekap seluruh temuan di lapangan apabila ditemukan warga yang data desilnya tidak sesuai dengan kenyataan riil,” kata Pimpinan Bulog Cabang Lombok Timur, Dindy Wida Pusparanti.

Penyaluran beras bantuan dari pemerintah pusat tersebut saat ini memang terkunci ketat oleh aturan penetapan kategori ekonomi warga, di mana bantuan hanya boleh diberikan kepada masyarakat yang masuk daftar desil 1 hingga 4.

“Tentunya kondisi ini memicu situasi yang kurang kondusif di lapangan karena warga yang secara riil sangat tidak mampu justru tidak bisa menerima bantuan akibat terkunci data desil tinggi,” ujarnya.

Pihak penyalur mengkhawatirkan sengkarut pencatatan data desil ini akan menghambat percepatan penyerapan bantuan beras pangan di tingkat desa sebelum tenggat waktu penyaluran resmi berakhir.

“Maka dari itu kami akan terus berusaha berkoordinasi dengan para Kepala Desa, Dinsos, serta DKP agar permasalahan ini bisa segera menemukan jalan keluar dalam waktu dekat,” tuturnya.

Batas akhir pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah tersebut telah ditetapkan secara ketat hingga 30 September mendatang.

“Jangan sampai penyaluran beras ini tersendat dan berasnya malah tidak sampai ke tangan masyarakat penerima manfaat hanya karena kita terjebak pada masalah data desil,” tegasnya.

Perum Bulog meluruskan kedudukan lembaganya dalam rantai penyaluran bansos kali ini yang murni bertindak sebagai eksekutor pendistribusian logistik beras di lapangan tanpa memegang kewenangan mengubah data.

“Untuk proses verifikasi dan validasi data penerima pada penyaluran kali ini dari Bulog memang tidak ada proses verval, kami hanya bertugas sebagai penyalur saja,” terangnya.

Lembaga penyalur pangan tersebut kini mendorong instansi teknis yang berwenang untuk segera turun ke lapangan guna memperbarui data penerima agar bantuan beras bisa tepat sasaran.

“Kami hanya memberikan gambaran serta rekapan kondisi riil di lapangan, sehingga kami memohon instansi terkait untuk melakukan verifikasi ulang data penerima,” pungkasnya.*