(PorosLombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai memperkuat barisan di awal tahun 2026 guna menghadapi tantangan prevalensi stunting.
Langkah ini diambil sebagai respons strategis atas target capaian hasil survei Standar Status Gizi Indonesia (SSGI) yang akan datang.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, H. Lalu Aries Fahrurrozi, memberikan pandangannya terkait posisi daerah saat ini. Ia menegaskan bahwa capaian yang ada sekarang tidak boleh dipandang sebagai beban yang menghambat kinerja pemerintah daerah.
”Ini justru menjadi pemicu bagi kita agar kerja keras di lapangan bisa terlihat hasilnya pada tahun 2026 ini, terutama saat survei SSGI dilakukan kembali,” ujar Aries kepada PorosLombok, Rabu (7/1/2026).
Aries memaparkan bahwa Dinas Kesehatan terus menjalankan strategi intervensi spesifik yang menyasar langsung pada indikator medis. Hal ini mencakup pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri dan calon ibu sebagai langkah preventif.
Selain itu, pihaknya juga fokus pada tata laksana medis bagi balita yang sudah terindikasi stunting. Langkah klinis ini diharapkan mampu memperbaiki status gizi anak secara cepat dan tepat sasaran di tingkat puskesmas melalui pemantauan rutin.
Namun, ia secara objektif mengakui bahwa sektor kesehatan hanya menyentuh sebagian kecil dari akar permasalahan. Menurutnya, persoalan stunting lebih banyak dipengaruhi oleh faktor di luar medis yang memerlukan penanganan lintas sektoral secara konsisten.
”Stunting ini tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Aksi konvergensi harus terus digalakkan karena faktor lingkungan, perilaku, dan budaya masyarakat itu sangat luas,” tegas Aries mengenai pentingnya kerja kolektif.
Terkait adanya perbandingan angka prevalensi antar kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, Aries memberikan catatan kritis. Ia meminta agar semua pihak melihat data secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di setiap wilayah yang sangat jomplang.
Aries menilai perbandingan yang dilakukan selama ini sering kali mengabaikan beban demografis yang dipikul oleh Lombok Timur. Sebagai kabupaten dengan populasi terbesar di NTB, tantangan distribusi logistik dan tenaga kesehatan tentu jauh lebih berat.
”Tentu tidak bisa apple-to-apple jika Lombok Timur dibandingkan dengan KSB, yang jumlah penduduknya mungkin hanya setara dengan satu kecamatan di sini. Kondisi ini berpengaruh besar pada jangkauan anggaran,” jelasnya.
Meski demikian, Aries menegaskan bahwa tantangan populasi tersebut bukan merupakan pembenaran atas kondisi yang ada. Baginya, data tersebut justru menjadi alarm bagi seluruh jajaran untuk bekerja lebih ekstra dan efektif di sisa waktu yang ada.
Salah satu poin penting yang ia soroti secara objektif adalah korelasi antara anggaran dan hasil di lapangan. Berdasarkan evaluasi internal, besaran anggaran desa ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan penurunan angka stunting secara drastis.
”Ada desa dengan kucuran dana minimal justru mampu menekan stunting. Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat dan kesukarelaan jauh lebih krusial daripada sekadar nilai nominal anggaran,” pungkasnya.
(arul/PorosLombok)
