(PorosLombok.com) – Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Timur bergerak taktis menengahi sengketa tata kelola Bale Mangrove di Desa Ekas Buana.

Pemerintah resmi membentuk ‘Tim Ad Hoc’ guna menyelaraskan aspirasi warga dan pengelola pasca mediasi alot pada Rabu (7/1) lalu.

​Kadispar Lombok Timur, Widayat, menegaskan objek wisata unggulan di Jerowaru tersebut dilarang berhenti beroperasi. Baginya, stabilitas ekonomi dari sektor pariwisata tidak boleh dikorbankan hanya karena persoalan manajerial internal.

​Widayat mengibaratkan pembenahan ini dengan filosofi yang menukik. Ia menekankan bahwa perbaikan sistem harus dilakukan secara presisi tanpa perlu merusak aset yang sudah ada.

​”Bale Mangrove tidak boleh ditutup. Manajemennya diperbaiki, iya, tapi destinasinya jangan. Membunuh tikus di lumbung tidak harus lumbungnya yang dibakar,” tegas Widayat, Sabtu (10/1/2026).

​Langkah pembentukan tim kecil ini merupakan respon cepat pemerintah daerah untuk memecah kebuntuan komunikasi. Tim Ad Hoc ditargetkan mampu membedah akar konflik secara objektif agar tercipta solusi yang berkeadilan.

​Kelompok kerja ini melibatkan keterwakilan dari pemerintah desa, kecamatan, hingga unsur pengelola. Proses penyelarasan ini dipantau ketat oleh Dispar, Satpol PP, dan Bakesbangpol demi menjamin transparansi.

​”Kami membuat tim kecil agar pembahasan terarah dan fokus pada solusi. Jika melibatkan massa terlalu banyak, sulit mencapai titik temu yang efektif,” jelasnya.

​Widayat menambahkan, menjaga keberlangsungan operasional sangat krusial demi mempertahankan kepercayaan wisatawan. Penutupan akses wisata dinilai hanya akan merugikan masyarakat luas dan merusak citra kawasan Ekas.

​”Saran Dispar, silakan manajemen diperbaiki, tapi konten baku tidak boleh ditutup untuk menjaga algoritma administrasi,” imbuhnya.

​Rumusan final mengenai pola kerja sama baru Bale Mangrove akan segera diputuskan. Agenda penentuan nasib pengelolaan ini dijadwalkan berlangsung di Kantor Camat Jerowaru pada Senin (12/1) pagi.

​Widayat optimistis dinamika ini akan menjadi momentum transformasi pariwisata daerah. Ia meyakini setiap gesekan sosial yang terjadi merupakan proses pendewasaan bagi tata kelola wisata di Lombok Timur.

​”Jika Lombok Timur menghadapi ujian, itu tandanya kita akan naik kelas melalui solusi yang adil bagi semuanya,” pungkas Widayat.

(arul/PorosLombok)