(PorosLombok.com) – Sorotan terhadap data penerima bantuan UMKM di Kabupaten Lombok Timur terus menguat. Banyak warga menilai bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Pemerintah daerah pun akhirnya memberikan penjelasan sekaligus berjanji merapikan pendataan.
Sekda Lombok Timur, Drs. H.M. Juaini Taufik, mengatakan persoalan ini muncul karena definisi UMKM sangat fleksibel sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro adalah usaha dengan modal maksimal Rp50 juta dan bisa dijalankan perorangan maupun kelompok.
“Definisi UMKM ini memang sangat fleksibel. Pedagang bakulan, penjual serabi, sampai peternak ayam kampung pun termasuk mikro,” ujarnya.Kamis (4/11/2025).
Karena definisi yang luas itu, pemerintah membuka pengajuan bantuan melalui Dinas Koperasi. Dengan target awal sekitar 31 ribu penerima, Juaini menyebut verifikasi lapangan tak mungkin dilakukan secara menyeluruh.
Ia menjelaskan verifikasi hanya dilakukan melalui sampling di beberapa kecamatan, sambil memastikan tiga hal: penerima adalah warga Lombok Timur, tidak terdata ganda, dan pencairan dilakukan langsung ke rekening pribadi.
“Yang penting mereka warga Lombok Timur, dibuktikan KTP dan KK, tidak dobel, dan uangnya langsung masuk ke rekening masing-masing,” jelasnya.
Juaini mengakui ada perangkat desa yang sempat tercantum dalam data penerima. Hal itu terjadi karena verifikasi belum mencapai 100 persen akibat keterbatasan waktu. Ia menegaskan bantuan tidak akan cair jika penerima tidak menandatangani sendiri.
“Kami dengar ada nama yang kurang layak. Tapi kalau mereka tidak tanda tangan, bantuan tidak bisa cair dan tidak boleh diwakilkan,” tegasnya.
Ia juga menyebut Lombok Timur belum memiliki database bantuan yang benar-benar solid. Selama ini data masih bertumpu pada DTKS, sementara Inpres 4/2025 mewajibkan seluruh bantuan sosial mengikuti sistem tersebut. Pemkab kini sedang membangun database yang lebih lengkap agar data ke depan lebih akurat.
“Kami terus benahi. Kalau ada masukan data dari masyarakat, langsung kami input untuk penyempurnaan kebijakan berikutnya,” katanya.
Meski banyak sorotan, sejumlah warga mengaku sangat terbantu oleh bantuan tersebut. Salah satunya Inak Marni dari Sembalia.
“Untung ada program ini. Usaha yang saya bangun bisa saya kembangkan,” ujarnya.
Pemkab Lotim memastikan proses perapian data akan terus berjalan, termasuk penyusunan sistem pendataan yang lebih rapi agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
(arul/PorosLombok)
