Lombok Timur, PorosLombok.com –
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), gelar Pertemuan Koordinasi dan evaluasi terkait hasil capaian indikator dan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) oleh Tim Komunitas dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Lombok Timur.
Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Bidang (KABID) P2PL yang diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Lombok Timur, Forum Kepala Desa dan beberapa unsur terkait lainnya, bertempat di Ruang Rupatama II Kantor Bupati Lotim, Selasa (28/11).
Untuk diketahui, tuberkulosis (TBC) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini biasanya menyerang paru-paru, namun tidak jarang pula bakteri dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya.
Kepada PorosLombok, Agus Khairi mewakili PKBI NTB menyampaikan bahwa Pihaknya telah melaksanakan Program penanggulangan TBC di Kabupaten Lombok Timur sejak 2021- 2023 dan tetap akan dilaksanakan ditahun berikutnya.
Pertemuan tersebut, tidak hanya bertujuan mengevaluasi program sebelumnya, akan tetapi hal ini juga untuk memperkuat kolaborasi bersama Dinas Kesehatan sebagai ujung tombak dalam penanggulangan TBC melalui Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Timur.
“Insyaallah akan nyambung nanti di program 2024-2026, kenapa kita gandeng Dinas Kesehatan karena di setiap Puskesmas ada pemegang Program TBC,” jelas Agus.
Kemudian lanjut Agus, ada juga tim penanggulangan dari unsur komunitas, termasuk di dalamnya ada kader-kader Posyandu yang terus bergerak dalam upaya mendeteksi kasus-kasus TBC sejak dini, karena dari beberapa ahli menyampaikan bahwa setiap 100 ribu penduduk, terdapat 350 orang yang mengidap penyakit yang mematikan ini.
Untuk itu, TBC harus segera dideteksi agar tidak menular ke orang lain, namun yang aneh kata dia, indonesia merupakan negara yang masuk rangking ke-2 di dunia, tapi terkesan dianggap biasa-biasa saja oleh Pemerintah.
“Sehingga kenapa kita undang dari unsur desa, kita berharap TBC ini bisa masuk menjadi salah satu Program Perioritas dalam penggunaan anggaran dana Desa,” bebernya.
Lebih jauh Ia menyebutkan, dalam pertemuan ini PKBI juga mengundang organisasi Profesi Kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Organisasi Lab, Dokter Anak dan organisasi Kesehatan lainnya, karena dalam hal ini tidak hanya berbicara penanganan namun juga Logistik.
“Karena sering terjadi pada saat pemeriksaan kadang obatnya habis, terutama obat untuk anak yang kita gunakan dalam terapi pencegahan, kemudian kadang-kadang alat pemeriksaannya rusak, sementara di Lombok Timur sendiri tempat pemeriksaan paling cepat itu hanya tujuh,” ungkapnya.
Sementara kata dia, tuntutan suspek yang jadi SPM Pemerintah Daerah tinggi, sehingga berbanding terbalik maka dari semua sektor harus terlibat dalam penanggulangan ini, bergerak bersama sehingga Masalah TBC ini menjadi tanggung jawab semua seperti saat penanganan Covid-19 beberapa tahun yang lalu.
“Karena target 2030 Eliminasi, ini sudah 2023 tapi catatan kasus kita setiap 100 penduduk di Lombok Timur, ada 61 yang sakit,” tandasnya.
Dari jumlah Kecamatan di Lombok Timur, Kecamatan Pringgabaya salah satu yang paling tinggi kasus TBC, karena memiliki 100 ribu lebih penduduk sehingga berbanding lurus dengan kondisi setempat, seperti karena terletak di pinggir Pantai dan sebagainya.
“dengan adanya kader-kader di desa yang kami rekrut dari Kader Posyandu dan kami jadikan menjadi Kader TBC, kita berharap kedepannya kasus TBC bisa berkurang,” pungkasnya.
(arul/poroslombok)
