LOTIM – PorosLombok.com | Lembaga advokasi rakyat untuk transparansi dan demokrasi ( GARIS DEMOKRASI ) menyoroti tingginya harga atau tarif yang diberlakukan untuk memperoleh surat keterangan sehat (SKS) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Raden Soedjono Selong.
Lantaran itu, Direktur Garis Demokrasi Sawaludin Aweng menuding Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soedjono Selong sebagai sarang penyamun, dan pemeras. Betapa tidak, biaya pembuatan Surat Keterangan Sehat (SKS) dirasa tidak berprikemanusiaan.
Terbaru, peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta peserta tes masuk Polri yang sedang membutuhkan pekerjaan diwajibkan membuat SKS sebagai syarat untuk administrasi.
Ditegaskan Aweng sapaan akrab Direktur Garis Demokrasi Kepada awak media Jum’at (28/4/23). “RSUD ini patut diduga sebagai sarang penyamun dan pemeras, masak hanya sekedar selembar kertas kok bisa dihargai sedemikian tinggi,” tudingnya.
Ditengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja akibat dihantam covid dan ancaman resesi seperti saat ini, Lanjut Aweng, semestinya Pemerintah hadir sebagai penolong memfasilitasi setiap kebutuhan masyarakat, jangan karena alasan status BLUD dan butuh pendapatan lalu rasa kemanusiaan dan tanggungjawabnya dihilangkan.
“Negara harus hadir dalam situasi ini untuk membantu rakyat, bukan hadir sebagai pemeras dan perampok seperti yang kita saksikan saat ini, ini tontonan yang kejam dan tidak berprikemanusiaan , mencari kesempatan dalam kesempitan,” ketusnya.
“Pemerintah seharusnya memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kerja, bukan mempersulit, lebih-lebih peserta PPPK yang selama ini rata-rata membutuhkan pekerjaan dan berlatar belakang ekonomi kurang mampu ,” imbuh dia.
Disatu sisi, sambung Awenk, SKS dari Puskesmas tidak berlaku dan harus menggunakan SKS dari RSUD dr Soedjono Selong, ini ada apa? Tanya Aweng penuh curiga.
Menurut dia, ini monopoli dan terindikasi kuat sebuah pelanggaran. Karena itu pihaknya mendesak Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengusut tuntas kecurigaan ini. pihaknya juga meminta OMBUDSMAN turun mengevaluasi kinerja pelayanan RSUD dr Soedjono Selong .
Terdekat Aweng yang juga mantan Ketua DPC Gerindra Lotim 2010-2018 itu akan melakukan penggalangan donasi untuk pembelian kertas dan reagen agar Surat Keterangan Sehat bisa digratiskan. “Semoga dengan aksi ini bisa mengetuk hati nurani dan perasaan para pemimpin di daerah ini,” tandasnya.
Sementara itu Direktur RSUD dr. Raden Soedjono Selong, dr. Hasbi Santoso ketika dikonfirmasi via WhatsApp hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan apapun meski pesan sudah dibaca dan sudah ditelpon beberapa kali.
Editor: anas
