PorosLombok.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menyegel sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lombok Tengah setelah menggelar inspeksi mendadak baru-baru ini.
​Sanksi pembekuan aktivitas ini menyasar dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Bonder dan Bunut Baok yang dinilai gagal memenuhi standar. Langkah radikal tersebut memaksa pengelola merombak total infrastruktur guna mengejar kelayakan sanitasi.
​”Dua dapur MBG Lombok Tengah langsung disuspend untuk perbaikan setelah sidak BGN,” tegas Koordinator Wilayah SPPI Lombok Tengah, Muhamad Ihsan.Rabu (01/04/2026).
​Selaras dengan hal itu, tim koordinator lapangan kini mengawasi ketat proses renovasi bangunan yang tengah dikebut oleh pihak pengelola. Otoritas wilayah tidak akan memberikan toleransi jika pengerjaan fisik meleset dari standar kesehatan nasional.
​”Kalau perbaikan belum tuntas dalam dua minggu, kami akan bekukan secara permanen,” ujarnya.
​Ancam Blacklist Permanen Bagi Pengelola Dapur Bandel
​Lebih lanjut, pengelola dilarang keras menyalakan kompor produksi sebelum mengantongi sertifikat layak operasional pasca-renovasi. Jika progres pembenahan jalan di tempat, SPPG wajib berhadapan dengan birokrasi perpanjangan sanksi yang jauh lebih rumit di BGN.
​”Progres renovasi sejauh mana nanti itu pihak BGN yang akan menentukan nasibnya,” katanya.
​Menanggapi dinamika tersebut, seluruh unit penyedia dijadwalkan mulai mendistribusikan paket gizi kepada ribuan siswa pada akhir Maret mendatang. Namun, dua dapur bermasalah ini dipastikan kehilangan hak siar program jika gagal menyelesaikan perbaikan tepat waktu.
​”Jika mereka nekat beroperasi sebelum rampung renovasi, maka terancam ditutup selamanya,” jelasnya.
​Sesuai dengan regulasi, ketaatan terhadap standar fasilitas merupakan harga mati bagi setiap mitra penyedia Makan Bergizi Gratis. Pemerintah pusat melalui BGN tidak ingin mempertaruhkan kesehatan penerima manfaat hanya karena infrastruktur dapur yang kumuh atau tidak standar.
​Di sisi lain, pengawasan ketat ini menjadi sinyal peringatan bagi seluruh SPPG di NTB agar tidak main-main dengan kualitas dapur. Integritas program unggulan nasional ini dipertaruhkan pada kelaikan sarana dan prasarana yang wajib bersih tanpa kompromi.
​”Kami ingin memastikan semua dapur siap menyalurkan program ini sesuai standar kesehatan yang ketat,” pungkasnya.*
