PorosLombok.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin resmi melantik 94 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari formasi umum tahun 2024 dan lulusan IPDN di Pendopo Bupati pada Rabu (1/4/2026).
Langkah ini memperkuat barisan birokrasi daerah dengan masuknya tenaga kesehatan dan teknis strategis yang siap bertugas. Pengambilan sumpah jabatan tersebut menjadi tonggak awal bagi para aparatur muda untuk mengabdikan diri secara profesional.
“Posisi Anda secara moral dan struktur kini telah resmi dan sangat kuat,” tegas Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.
Selaras dengan hal itu, pimpinan daerah menekankan bahwa status baru ini membawa tanggung jawab besar terhadap kemajuan bangsa. PNS terpilih wajib menjalankan amanah dengan dedikasi tinggi demi melayani kepentingan masyarakat luas tanpa pamrih.
“Kejujuran dan kebaikan Anda harus fokus pada kegiatan membangun daerah dan mengentas kemiskinan,” katanya.
ASN Muda Wajib Terjun Langsung ke Akar Rumput
Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan seluruh aparatur baru untuk memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Pemberdayaan ekonomi warga menjadi isu krusial yang menuntut kerja nyata dari para intelektual di lingkup pemerintahan.
Pemerintah daerah menaruh harapan besar pada kecakapan para abdi negara ini untuk melahirkan inovasi pelayanan publik. Sinergi antara ilmu pengetahuan dan implementasi lapangan dianggap sebagai kunci sukses memajukan wilayah berjuluk Gumi Selaparang ini.
“Curahkan segala ilmu pengetahuan Anda untuk bekerja membantu pemerintah daerah agar janji tadi mengena,” ujarnya.
Menanggapi dinamika tersebut, Kepala BKPSDM Lombok Timur Yulian Ugi Lusianto menjelaskan pelantikan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Aturan tersebut mewajibkan ASN memiliki integritas tinggi dan profesional dalam bekerja.
Pelaksanaan sumpah jabatan tahun 2026 ini juga merujuk pada regulasi terbaru mengenai manajemen kepegawaian nasional. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan aparatur tetap netral dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme.
“Tujuannya untuk meningkatkan kualitas, keikhlasan, dan kejujuran sebagai ASN dalam menjalankan tugas negara,” jelasnya.
Di sisi lain, setiap pegawai harus mampu menjadi perekat persatuan bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Disiplin kerja dan rasa tanggung jawab moral menjadi filter utama dalam menjaga marwah institusi pemerintahan.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) secara simbolis mengakhiri rangkaian seremoni yang dihadiri oleh seluruh jajaran kepala perangkat daerah. Para PNS kini resmi memulai masa baktinya dengan semangat baru untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik yang lebih prima.
“Laksanakan tugas dengan baik maka pekerjaan tersebut tidak akan pernah menjadi beban bagi Anda,” pungkasnya.*
