LOTIM – Pada Tanggal 26 juli 2021, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lombok Timur menerima relese berita terkait capaian fisik dan keuangan dari Kementerian PUPR pusat.
Dalam release berita tersebut berisi tentang progress pekerjaan fisik dan keuangan 10 kabupaten/kota se-Indonesia, dimana Lombok Timur menjadi yang tertinggi bukan saja pada tingkat provinsi NTB tetapi juga secara nasional. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Lotim, Ir.Sahri, di ruang kerjanya, jum’at (06/08/21).
“Alhamdulillah dari 10 kabupaten/kota se-Indonesia, Lombok Timur menjadi yang tertinggi progress pekerjaan fisik dan keuangan se-Indonesia,” ujarnya.
Capaian itu, terang Sahri, berkat arahan, bimbingan dan motivasi dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Karnanya capaian itu dia dedikasikan sebagai keberhasilan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait.
Sahri juga memaparkan, dimana capaian progress pengerjaan fisik pada saat itu, atau pertanggal 26 juli adalah 92,91 persen. Tetapi pada tanggal 5 agustus kemarin sudah dirampungkan menjadi 100 persen.
“Kalo pada saat itu (tanggal 26 juli) masih 92,91 persen, tetapi tanggal 5 kemarin sudah 100 persen. sementara keuangan masih tetap 68,09 persen. Sisanya kita masih menunggu transfer dana dari pusat,”paparnya.
Dengan capaian, itu dirinya berharap agar pemerintah pusat dapat menjadikannya sebagai acuan untuk memberikan tambahan kuota RTLH untuk Kabupaten Lombok Timur yang masih memiliki PR sekitar 30 ribu unit rumah tidak layak huni.
Meski begitu, berkaca pada tahun lalu dimana Lombok Timur bisa mendapatkan slot terbanyak se-Indonesia adalah tak lepas dari pencapaian tahun sebelumnya, dimana Lombok Timur menjadi yang terbaik program RTLH se-Indonesia.
“Untuk BSPS misalnya, kabupaten lain ada yang mendapatkan 100, ada yang 70 dan ada yang dapat 50, hanya kita yang mendapatkan 504. Kemudian ada tambahan 39 unit untuk NTB, itu lombok timur semua yang dapat. Setelah itu ada tambahan lagi 10 unit, lagi lombok timur yang dapat. Nah itulah bentuk apresiasi pemerintah pusat,”tandasnya.(ns-pl)
