PorosLombok.com – Sebanyak 88 kepala desa di Kabupaten Lombok Timur yang akan memasuki masa purna tugas menyatakan kesiapan penuh untuk kembali bertarung dalam bursa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026.
Pernyataan sikap ini muncul sebagai respons atas dorongan kuat dari organisasi profesi serta keinginan untuk menuntaskan berbagai agenda pembangunan yang sedang berjalan. Para petahana ini menilai pengalaman memimpin menjadi modal utama memenangkan kontestasi.
“Kami sudah koordinasi di Forum mendorong semua kades yang purna tugas untuk maju kembali,” tegas Ketua FKKD Lombok Timur M. Haerul Ikhsan, Sabtu (25/04/2026).
Ikhsan memaparkan bahwa mayoritas kepala desa yang akan habis masa jabatannya tersebut memiliki visi yang sama untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Forum secara resmi memberikan dukungan penuh bagi para anggotanya untuk kembali merebut mandat rakyat.
Kesiapan para petahana ini dipicu oleh banyaknya program strategis di tingkat desa yang memerlukan keberlanjutan tanpa harus memulai dari nol. Perubahan kepemimpinan yang terlalu drastis dikhawatirkan dapat menghambat ritme pelayanan publik yang sudah stabil.
“Hal ini dilakukan semata-mata untuk melanjutkan program-program desa yang memang belum tuntas sepenuhnya,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa rekam jejak dalam mengelola dana desa menjadi bukti nyata yang akan ditawarkan kembali kepada masyarakat. Pengalaman menghadapi dinamika sosial di wilayah masing-masing menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki oleh penantang baru.
Para kepala desa purna tugas ini kini mulai merapatkan barisan guna memperkuat basis dukungan di akar rumput menjelang akhir masa jabatan mereka. Konsolidasi internal terus diperkuat agar gerbong petahana tetap solid dalam menghadapi persaingan politik desa.
“Kami melihat antusiasme rekan-rekan sangat tinggi untuk tetap memberikan kontribusi nyata bagi desa mereka,” ujarnya.
FKKD Lotim memprediksi konstelasi politik lokal akan semakin dinamis dengan kepastian majunya puluhan petahana tersebut. Pihak organisasi berkomitmen mengawal proses transisi ini agar tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum dan aturan yang berlaku.
Langkah berani ini juga diambil sebagai upaya memastikan arah pembangunan desa tetap selaras dengan kebijakan pemerintah daerah yang lebih luas. Stabilitas kepemimpinan dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan warga desa secara merata.
“Semangat pengabdian ini harus terus berlanjut agar hasil kerja nyata selama ini bisa dirasakan manfaatnya secara utuh,” pungkasnya.
(Amrullah/Poros Lombok)
