Lombok Timur, PorosLombok.com – Air bersih tak kunjung mengalir ke rumah warga. Tapi kursi Direktur PDAM Lombok Timur justru terisi diam-diam. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM yang dinilai tanpa dasar hukum kini memantik gelombang protes dari mahasiswa.

Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lombok Timur turun ke jalan, Selasa, 22 April 2025. Mereka mengepung kantor Bupati dan DPRD. Teriakan lantang terdengar dari atas mobil komando, memecah udara panas di Kota Selong.

“Hari ini bukan sekadar unjuk rasa,” seru Wawan Jaya Purnama, Ketua Umum HMI MPO Lotim. “Kami sedang menggugat kesewenang-wenangan atas hak rakyat yang diabaikan!”

Wawan merujuk pada penunjukan Sofian sebagai Plt Direktur PDAM tanpa seleksi terbuka. Ia menilai langkah itu bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam regulasi tersebut, pengangkatan direksi BUMD harus melalui mekanisme seleksi yang jelas dan transparan.

“Ini bukan soal jabatan semata. Ini soal akal sehat,” katanya. “PDAM adalah urusan hidup orang banyak. Tidak bisa disulap seperti warung milik pribadi.”

Tak hanya prosedur yang dipersoalkan. Mahasiswa juga menyoroti proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan senilai Rp120 miliar yang tak kunjung membawa air ke masyarakat. Proyek besar itu disebut hanya menghasilkan pipa-pipa kering dan janji kosong.

“Duitnya ada, tapi airnya ke mana?” tukas Sahrul, koordinator lapangan aksi. “Jangan-jangan yang mengalir justru ke kantong para tikus berdasi.”

Sahrul menyebut proyek SPAM sebagai simbol dari tata kelola air yang bobrok. Di atas kertas, proyek itu menjanjikan pemerataan air bersih. Di lapangan, masyarakat masih mengantre dengan jeriken.

Demonstrasi mahasiswa berlangsung tegas tapi tertib. Spanduk bertuliskan “Copot PLT, Bersihkan PDAM” terentang di depan pagar kantor bupati. Mereka mendesak pembentukan panitia seleksi independen untuk mencari direktur PDAM yang kompeten dan bebas kepentingan.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, HM. Juaini Taofik, akhirnya turun menemui massa. Ia tak membantah kekosongan regulasi soal penunjukan Plt. “Secara normatif, tuntutan mahasiswa masuk akal,” ujarnya. “Namun untuk posisi Plt, memang belum ada pengaturan yang rigid.”

Juaini berdalih pemerintah sedang memproses panitia seleksi untuk Baznas. Setelah itu, giliran BUMD, termasuk PDAM. “Kami tak tinggal diam. Semua akan saya laporkan ke Pak Bupati,” katanya, mencoba meredam kekecewaan.

Namun bagi mahasiswa, penjelasan itu tak cukup. Mereka menilai birokrasi kerap menjadikan “proses sedang berjalan” sebagai alasan abadi untuk menunda perbaikan. “Kalau tak diawasi, proses itu akan berjalan di tempat,” sindir Wawan.

Di tengah badai kritik, Sofian justru tampil tenang. Ia tak menunjukkan keinginan mempertahankan jabatan yang diberikan secara sepihak itu. “Silakan copot saya. Saya tidak butuh jabatan,” katanya singkat.

Ucapan itu bukannya meredam amarah. Justru menambah tanda tanya. Jika jabatan tidak diinginkan, mengapa diterima? Jika tanpa ambisi, mengapa tak menolak dari awal?

Mahasiswa berjanji akan terus mengawal kasus ini. Mereka menuntut bukan hanya pencopotan Plt, tapi pembenahan total dalam tubuh PDAM. “Kami tak ingin air dikuasai segelintir elit,” tegas Sahrul.

Protes ini mungkin hanya permulaan. Sebab di balik pipa yang tak mengalir, tersembunyi soal yang lebih dalam: ketimpangan, kelalaian, dan kepentingan. Dan selama air tetap tak sampai ke rumah warga, suara perlawanan akan terus mengalir.

(arul/porosLombok)