H. Edwin Resmikan Integrasi Canggih SIPDAH–SISKEUDES, Langkah SMART untuk Desa Lotim

Lombok Timur, PorosLombok.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi mengakhiri era sistem manual dalam pengelolaan pajak dan keuangan desa.

Langkah digital itu dimulai dari Musrenbang RPJMD 2025–2026, Kamis (23/5), saat Wakil Bupati Ir. H. Edwin Hadiwijaya meresmikan integrasi dua sistem andalan: SIPDAH dan SISKEUDES.

Langkah ini bukan sekadar peluncuran aplikasi. Ini adalah bagian dari misi SMART Pemerintahan Iron–Edwin, yang fokus pada digitalisasi layanan publik secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat desa.

“Dengan SIPDAH, warga tak perlu lagi antre atau datang ke kantor pajak. Semua bisa lewat HP. Cepat, efisien, dan transparan,” tegas Edwin.

SIPDAH, sistem racikan Pemkab Lotim, memfasilitasi pembayaran pajak daerah secara digital. Sedangkan SISKEUDES adalah aplikasi resmi dari BPKP dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri yang membantu desa mengelola keuangannya secara komputerisasi.

Menurut Edwin, sebelum integrasi ini, pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan klasik: pembayaran pajak lambat, PAD seret, pelaporan keuangan desa amburadul, hingga keterlambatan pencairan dana desa karena sistem yang tak sinkron.

“Laporan SISKEUDES kadang surplus atau defisit, padahal realita di lapangan beda. Akibatnya pencairan tersendat. Sekarang tidak lagi,” bebernya.

Dengan integrasi SIPDAH–SISKEUDES, sejumlah masalah tersebut dipangkas habis. Kini, pembayaran pajak bisa dilakukan langsung oleh perangkat desa tanpa harus ke kantor Bapenda atau bank. Laporan keuangan desa langsung terkoneksi, dan semua transaksi tercatat otomatis.

“PAD akan meningkat, dan desa juga kecipratan lewat skema bagi hasil yang lebih cepat. Ini win-win solution,” ujar Edwin optimistis.

Tak hanya itu, sistem ini memudahkan audit, mempercepat pencairan dana, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Langkah digital ini mempertegas keseriusan Pemkab di bawah duet Iron–Edwin dalam membangun birokrasi modern yang pro-desa, pro-transparansi, dan anti-ribet.

“Pemerintahan SMART bukan sekadar slogan. Ini kerja nyata demi pelayanan yang makin cepat, tepat, dan berpihak pada rakyat,” tandasnya.

(*/porosLombok)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

TERBARU