Lombok Timur, PorosLombok.com – Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur, Hairul Ikhsan, menyampaikan kekhawatirannya terkait rencana pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) atau Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah pusat.
Ia menilai keberadaan Kopdes berpotensi tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi di desa.
“Walaupun di setiap desa ada Bumdes, tentu itu akan berpotensi berseberangan dengan Kopdes. Ini sangat kita sayangkan,” ujar Hairul saat ditemui di Masbagik, Jumat (25/4).
Menurut Hairul, seharusnya pemerintah cukup memperkuat Bumdes yang sudah berjalan, tanpa harus membentuk lembaga baru yang bisa menimbulkan dualisme kewenangan di tingkat desa.
“Sebenarnya kenapa tidak Bumdes saja yang kita intervensi? Kenapa harus ada Kopdes? Tapi kan sudah ada Kepres-nya, mau tidak mau harus kita dukung dan laksanakan,” ucapnya.
Hairul juga menyoroti ketidaksiapan di tingkat desa menjelang sosialisasi Kopdes yang akan dimulai hari Senin mendatang di tiap kecamatan.
Ia mengaku banyak kepala desa yang masih bingung menentukan arah unit usaha yang akan dijalankan di bawah naungan koperasi tersebut.
“Ya, namanya juga kebijakan pusat, ini kan tidak bisa ditawar-tawar. Namun kita di desa masih bingung juga, apa nanti unit usaha yang akan dimunculkan,” katanya.
Dari informasi yang ia terima, unit usaha Kopdes akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing desa. Namun ia menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk teknis yang diterima.
“Ada delapan unit usaha yang akan difokuskan, namun seperti apa saya juga belum tahu karena juknisnya belum kita terima,” tambah Hairul.
Kepala Desa Masbagik Utara Baru itu juga menyampaikan bahwa keberadaan dua lembaga ekonomi desa secara terpisah akan mempersulit efektivitas kerja dan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.
Ia bahkan mengusulkan agar Bumdes dilebur ke dalam Kopdes agar program berjalan lebih efisien dan tidak tumpang tindih.
“Kalau Bumdes jalan sendiri, Kopdes juga begitu, susah. Tidak akan maksimal, yakin saya,” tegasnya.
Hairul juga mengungkap soal pendanaan Kopdes yang akan berasal dari pinjaman ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan skema kredit antara Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.
Yang mengkhawatirkan, kata dia, cicilan dari pinjaman itu akan dibayarkan menggunakan dana desa, tergantung dari besar pinjaman yang diambil oleh masing-masing desa.
“Untuk diketahui, Kopdes ini nantinya akan dibiayai dari Himbara. Kita pinjam dan bayarnya dari dana desa untuk angsuran,” tutupnya.
(arul/PorosLombok)
