LOTIM | Poroslombok.com –
Tidak adanya mobil operasional pada bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK) Disnakertrans Lotim masih menjadi kendala dalam penanganan Pekerja Migran asal Lombok Timur yang banyak bermasalah.
Sementara disaat yang sama masalah PMI semakin pelik ditengah hantaman pandemi covid-19. Mulai dari banyaknya PMI yang deportasi, pencegahan dan bahkan penggerebekan oleh Kementerian dan BP2MI.
Hal itu diungkapkan Pejabat Fungsional Muda Sub koordinator Pengantar Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, R. Bambang Dwi Minardi, kepada poroslombok di selong, jum’at (14/01/22).
Bambang menuturkan, disaat pihaknya mendapat surat untuk meminta penjemputan PMI asal Kabupaten Lombok Timur, maka disaat itu juga permasalahan klasik akan selalu muncul, yakni ketidaktersediaan mobil operasional.
“Kita harus pinjam mobil dulu, bahkan ke pribadi orang. Belum lagi kita pergi konsolidasi dan investigasi ke keluarga PMI-B (Bermasalah),”beber Bambang.
Namun begitu, untuk melaksanakan tugas serta tanggungjawab, mau tidak mau pihaknya harus rela melakukan hal itu demi memberikan pelayanan maksimal, disamping hal itu juga perintah langsung dari kementrian.
Seperti baru-baru ini, kata Bambang menuturkan, pihak Kementerian Tenaga Kerja berhasil menggagalkan 54 orang CPMI non prosedural/ilegal asal NTB, 13 diantaranya berasal dari Kabupaten Lombok Timur.
Sebelumnya, lanjut dia, para CPMI tersebut digerebek oleh satgas perlindungan PMI dari Kemnaker RI dan BP2MI di sebuah tempat penampungan CPMI ilegal di kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Desember 2021 lalu.
Rencananya, terang Bambang, para CPMI ilegal itu akan diberangkatkan ke negara-negara timur tengah, yakni Arab Saudi. Mereka dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT).
13 orang calon pekerja migran asal Lombok Timur itu kemudian dipulangkan pada hari rabu 12/01/22 dan dijemput oleh petugas penjemputan dari Disnakertrans Lotim dengan menggunakan bus.
Atas beberapa rentetan kejadian itu, Bambang kembali mengingatkan, agar para calon pekerja migran yang hendak berangkat ke luar negeri supaya menggunakan jalur resmi atau prosedural.
“Mari kita berangkat menjadi PMI yang prosedural, agar saat berangkat dan bekerja jadi selamat, aman dan nyaman,” imbaunya.
Sisi lain, pria yang juga mantan aktivis perisai bintang sembilan ini berharap kepada pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan armada sebagai menunjang pekerjaan dilapangan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal.
(ns/pl)
