LOTIM | Poroslombok.com –
Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di lapangan, baik di toko-toko ritel modern maupun di pasar tradisional. Hal ini membuat masyarakat terutama kaum ibu-ibu kian resah.
Pemerintah pun tidak tinggal diam, Berbagai upaya dilakukan. Sekedar informasi, pemerintah pusat telah membentuk satgas pangan dan melakukan sidak di beberapa daerah.
Namun, usaha pemerintah itu belum membuahkan hasil, karna sampai saat ini keberadaan minyak goreng masih sulit didapatkan. Kalaupun ada, tentu dengan harga yang mahal.
Dari pantauan poroslombok hari ini, Senin (28/02/22) di pertokoan Sinar Bahagia (SB) Pancor. Tak seperti biasanya, wartawan media ini hanya menjumpai satu merk saja, yakni Bimoli dengan harga mencapai 25 ribu per liter. Sedangkan jenis migor bersubsidi kosong.
Akibatnya, beberapa orang pengunjung yang sengaja datang hanya sekedar untuk membeli minyak goreng terlihat kecewa bercampur kebingungan. Mereka pun pulang dengan tangan hampa.
Di beberapa kios tradisional di wilayah Kecamatan Sakra yang coba dipantau oleh media ini juga banyak yang kosong. Ada beberapa yang masih punya stok, namun harnya diatas HET yang ditetapkan pemerintah.
Disalah satu toko ritel di Desa Rumbuk yakni Alfa-mart. Tampak beberapa masyarakat berebut untuk bisa mendapatkan minyak goreng. Kurang dari 1 jam minyak yang baru datang langsung ludes terjual.
Kepala Dinas Perdagangan Lotim, Lalu Dami Ahyani, yang dikonfirmasi menyatakan, bahwa minggu lalu pada rakornas persoalan kelangkaan migor itu telah dibahas.
“Kita sedang menunggu tindaklanjutnya dari provinsi. Tim kementerian juga sudah turun monitor. Memang sempat ada problem distribusinya,”ungkapnya.
Lanjut Lalu Dami, pemerintah pusat mengingatkan Disdag Provinsi untuk menindaklanjuti rakor di daerah masing-masing, kemudian melaporkan situasi dan kondisi tiap daerah.
Selain itu, lanjut dia, menteri juga mengingatkan supaya distribusi segera dan mengingatkan kementrian terkait seperti perhubungan dan lain-lain dengan jalur distribusi agar supaya koordinasi dan komunikasi lebih intens.
“Terhadap stok lama yang harga masih aturan lama itu supaya segera ditarik dan diganti dengan stok sesuai harga HET terkini,”jelasnya.
Tak sampai di situ, tambah dia lagi, pihak Disdag Kabupaten juga diminta melakukan monitoring terhadap semua situasi dan kondisi serta menyampaikan situasi tiap daerah. “Info dari kawan-kawan media dan kepala pasar tetap kita sampaikan ke provinsi untuk diteruskan ke pusat,”pungkasnya.
(Anas/pl)
