PorosLombok.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur berencana melakukan penyesuaian target serta realisasi angka investasi daerah guna menyelaraskan kebijakan pada Sabtu (4/4/2026).
Langkah strategis ini bertujuan menyatukan visi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan pemerintah kabupaten. Upaya tersebut diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terarah dan kompetitif.
“Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih terarah,” ujar Plt Kepala Dinas DPMPTSP Lotim, Sosiawan Putraji.
Selaras dengan hal itu, Sosiawan menjelaskan bahwa koordinasi intensif menjadi prioritas utama agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi di lapangan. Penyesuaian ini penting untuk meningkatkan daya saing daerah dalam memikat investor.
“Pusat, provinsi, dan pemda itu harus selaras, dia harus betul-betul linier,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah daerah memfokuskan investasi pada sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudahan berusaha menjadi jaminan utama yang ditawarkan kepada para pemilik modal.
Sinergi Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam Pengembangan Sektor Unggulan
Instansi terkait bakal melakukan pembahasan mendalam mengenai target dan realisasi investasi tahun 2026 bersama pemerintah provinsi. Pertemuan krusial tersebut dijadwalkan berlangsung pada pekan depan untuk mematangkan data teknis.
“Target realisasi dan yang sedang berjalan mengenai investasi yang ada di Lombok Timur dan provinsi itu sendiri akan kami bahas,” jelasnya.
Secara spesifik, pemerintah provinsi berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pemudahan proses perizinan bagi pengusaha. Sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C menjadi target intensifikasi ke depan.
Optimalisasi sektor galian C diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah secara signifikan tanpa merusak ekosistem lingkungan. Sinkronisasi data antara daerah dan provinsi menjadi kunci agar program berjalan efektif.
“Target dan realisasi investasi tersebut rencananya akan kami bahas secara mendalam insyaallah minggu depan,” katanya.
Di sisi lain, penguatan koordinasi pusat hingga daerah memastikan program investasi tetap berada pada jalur yang linear. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi terciptanya lapangan kerja baru secara luas.*
















