LOTIM | Poros Lombok –
Satuan Lindungi Masyarakat (Satlinmas) Lombok Timur (Lotim), menjadi pIlot di NTB, selain Satlinmas Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Satlinmas daerah ini menjadi pilot project, karena telah terintegrasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lotim.
“Alhamdulillah, satuan lindungi masyarakat Provinsi NTB menjadikan daerah kita sebagai pilot project untuk daerah lain di NTB, selain Sumbawa Baratoleh,”kata Eka Taufan Pradita, Kepala Bidang (Kabid) Linmas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, diruang kerjanya, kemarin. Selasa (29/03)
Dijelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 26 tahun 2020, anggaran Satlinmas tetap berada di Desa, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sementara di Bidang Linmas Pol PP, hanya berupa anggaran pembinaan saja.
Saat ini lanjut Didit panggilan akrabnya, Dinas Pemberadyaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, sedang menggodok Rencana Peraturan Bupati (Raperbup) tentang pedoman teknis lembaga
kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di Lotim.
Demikian juga kaitan dengan ketentuan
pembinaan kelembagaan Linmas, bidangnya sedang menggodok Raperbup tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
“Kami tetap berupaya maksimal memberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas personel linmas daerah ini, bekerjasama dengan beberapa OPD terkait,”tegasnya.
Sementara itu, Kabid Linmas Satpol PP Provinsi NTB, Roni Agustian Fareki, via ponselnya mengatakan, alasan memilih Satlinmas Lotim dan KSB menjadi pilot project di NTB, karena dari segi kelembagaannya cukup kuat. Selain itu, kegiatan Satlinmas Lotim sangat intens.
“Surat Keputusan (SK) Satlinmas Lombok Timur dan Sumbawa Barat menjadi pilot project sudah ada. Tinggal pelaksanaan kegiatan saja untuk peningkatan kapasitasnya,”terangnya.
Dijelaskan, sesuai regulasi Permendagri nomor 26 tahun 2020, terutama tentang penyelenggaraan Satlinmas, harus ada upaya peningkatan kapasitas anggota Satlinmas. Tentuanya, Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Pemprov NTB, nantinya harus berkolaborasi dengan sepuluh Kabupaten dan Kota, mempunyai gagasan agar menjadikan Satlinmas Repaspati Linmas (Lindungi Masyarakat yang Responsif, Cepat, Tindak, Lindungi Masyarakat).
Maksudnya, nantinya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) linmas di Desa, mereka menjadi perbantuan ketika terjadi bencana alam, bencana kebakaran, pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) masyarakat desa, perbantuan kegiatan sosial kemasyarakatan, ketika Pemilian Umum (Pemilu), dan kesiapan ketahanan negara. Harapannya, Satlinmas sebagai penindak pertama, manakala terjadi bencana dan sebagainya.
Jika tidak mampu secara teknis dilapangan, minimal pihak pertama yang mengetahui manakala ada kejadian, bisa dipakai menjadi sumber informasi awal sebagai dasar tindakan mitigasi bencana, dan minimal sebagai pengumpul data ketika terjadi bencana.
“Nanti kita akan lapis dengan beberapa kemampuan penanggulangan bencana. Tentunya, tidak sekaligus kita latih, tapi secara berkesinambungan. Kita coba di dua daerah ini dulu,”tandas Kang Roni
sapaan akrabnya.
Bicara Sarana dan Prasarana (Sarpras) ungkapnya, regulasi yang mendukung kerja Linmas sudah kuat. Meski pun Satlinmas ini berada dibawa Mendagri dan anggarannya dibawah aturan Kementerian Desa (Kemendes), mengakibatkan Kepala Desa menjadi gamang untuk memberikan insentif Linmas, sebab tidak adanya aturan di Kemendes.
“Kami semua sedang berupaya mendorong dua kementerian ini duduk bersama, agar Satlinmas semakin tenang menjalankan tugasnya,”ucap Kang roni.
Kedepan terangnya lebih jauh, bagaimana menjadikan Linmas serbaguna, agar ketika terjadi apa-apa ditengah masyarakat, Linmas menjadi terdepan. Dari itu, pihaknya mencoba menyamakan persepsi, agar Linmas bisa diberdayakan. Dalam hal ini, Pemprov mencoba menginisiasi untuk bisa di ikuti Kabupaten dan Kota lainnya, dalam urusan peningkatan kapasitas. Harus bisa berkaca seperti Satlinmas Semarang Jawa Tengah, sering dipakai Tim Sar sampai dibawa ke Papua, dalam misi kemanusaiaan, karena Satlinmas setempat memiliki kualifikasi resque.
“Jangan menyerah, kita harus menjadi Linmas tangggung, yang kemampuannya dilirik dan dimanfaatkan semua orang,”pungkasnya seraya mendorong perkuat kelembagaan Satlinmas di daerah masing-masing, sehingga menjadi Satlinmas yang tangguh dan serbaguna.
(Red)
