(PorosLombok.com) – Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) pertama Ikatan Kerjasama Pondok Pesantren (IKPP) NWDI di Pancor, Kamis (16/10).
Forum ini mengangkat tema “Mengenal Spirit Perjuangan Menuju Pesantren NWDI yang Mandiri dan Berkemajuan Menyongsong Indonesia Emas 2045.”
Dalam sambutannya, Edwin menegaskan posisi pesantren sebagai pilar moral dan sosial masyarakat. Ia menilai, keberadaan pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan penyangga nilai-nilai kebangsaan yang menjaga arah peradaban.
Edwin menyebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren menjadi landasan kuat lahirnya Peraturan Daerah Lombok Timur terkait fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Aturan ini, kata dia, memastikan perhatian pemerintah terhadap pesantren semakin konkret dan terukur.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami menyambut baik terbentuknya IKPP NWDI. Kehadiran lembaga ini akan memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan pesantren dalam menggerakkan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia berharap, Rakerda perdana tersebut menjadi momentum memperkuat semangat kemandirian lembaga pendidikan Islam agar mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman.
“Makna kemajuan tidak hanya pada teknologi, tetapi juga kemandirian finansial serta kemampuan mengelola sumber daya secara produktif. Peran pesantren akan krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi dari forum ini untuk kerja sama nyata,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus IKPP NWDI Hasanuddin menjelaskan, pembentukan organisasi tersebut merupakan langkah strategis menyatukan visi dan arah perjuangan pesantren agar kontribusinya terhadap pembangunan semakin terstruktur.
“Pesantren adalah jangkar kemajuan bangsa. IKPP hadir untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah dengan pemerintah daerah demi kemajuan bersama,” katanya.
Ia menegaskan, pesantren siap terlibat aktif dalam program pendidikan dan pembinaan umat yang mendukung kemajuan Lombok Timur.
Rakerda ini menjadi tonggak awal penguatan kerja sama antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun daerah yang religius, mandiri, dan berkemajuan.
Turut hadir mendampingi Wabup, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Lombok Timur, jajaran pengurus PB NWDI se-Lombok Timur, serta pengurus IKPP NWDI kabupaten setempat.
(Redaksi/PorosLombok)
