(PorosLombok.com) – Wakil Bupati Lombok Timur H Moh Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Paripurna I Masa Sidang I DPRD Lombok Timur pada Kamis (11/9).
Pertemuan yang digelar di Ruang Utama DPRD itu membahas usulan perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara tahun 2025.
Ia menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran muncul setelah evaluasi semester pertama APBD 2025. Pemerintah daerah, katanya, perlu melakukan perbaikan arah kebijakan agar sesuai dengan visi Lombok Timur SMART.
“Semua langkah ini diambil untuk mengefisienkan belanja sekaligus memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ucap Edwin di hadapan anggota dewan.
Penghematan anggaran ditempuh dengan memangkas biaya perjalanan dinas, kunjungan kerja, hingga acara seremonial. Hasil penghematan akan dialihkan ke sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, serta irigasi.
“Kami ingin dana publik dipakai tepat sasaran, bukan habis untuk kegiatan yang tidak memberi dampak langsung pada rakyat,” ujarnya.
Selain efisiensi, pemerintah daerah juga mengajukan program pembangunan tahun jamak. Proyek infrastruktur jalan dan gedung serbaguna diproyeksikan menelan biaya Rp282 miliar yang akan direalisasikan selama tiga tahun, mulai 2025 hingga 2027.
“Pada tahun ini, disiapkan Rp50 miliar sebagai uang muka untuk pembangunan jalan,” jelas Edwin.
Ia juga menguraikan kondisi pendapatan daerah yang disesuaikan dari Rp3,445 triliun menjadi Rp3,432 triliun. Penurunan terbesar berasal dari perubahan klasifikasi retribusi BLUD Puskesmas berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
“Walau PAD turun, ada kenaikan dari pajak daerah sebesar Rp805 juta dan tambahan dana transfer dari provinsi,” sambungnya.
Sementara itu, belanja daerah meningkat menjadi Rp3,454 triliun. Belanja operasi naik Rp44,31 miliar, sedangkan belanja pegawai dipangkas Rp94,23 miliar. Belanja modal juga berkurang Rp11,92 miliar.
“Semua ini bagian dari pergeseran untuk memastikan dana yang ada benar-benar digunakan secara efektif,” tegas Edwin.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan naik menjadi Rp109,35 miliar yang bersumber dari sisa anggaran tahun 2024 dan pinjaman BLUD RSUD dr R Soedjono Selong. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bertambah menjadi Rp88,51 miliar, mayoritas untuk pelunasan pinjaman.
“Kebijakan ini menunjukkan komitmen kita menjaga transparansi sekaligus mempercepat pembangunan,” tambahnya.
Edwin berharap DPRD dapat menyetujui perubahan APBD 2025 agar program prioritas segera berjalan. Rapat tersebut juga diikuti Forkopimda serta pimpinan organisasi perangkat daerah.
(Arul/PoroLombok)
