LOTIM, POROSLOMBOK -Selong- Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu rekomendasi DPRD Lombok Timur pada rapat Penetapan Keputusan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020, segera dijawab dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Timur dengan PT. BNI (Persero) Tbk. Kesepakatan Bersama ini terkait pemanfaatan fasilitas jasa dan layanan perbankan.
Penandatanganan kesepakatan bersama berlangsung Kamis (4/1) di Ruang Rapat Bupati disaksikan Assisten 1, Kepala Bappenda, Kepala BPKAD, Kadis Kominfo, kadis Perdagangan, Kabag Ekonomi, Kabag PKP dan Kabag Kerjasama Setda Lotim serta pihak PT. BNI (Persero) Tbk.
Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy pada kesempatan tersebut mengakui transparansi pengelolaan anggaran menjadi kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu kerja sama ini diharapkan, selain sebagai wujud transparansi juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pada akhirnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bupati juga berharap ke depan tidak hanya Bappenda dan Dinas Perdagangan yang menindaklanjuti MoU ini melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), melainkan seluruh OPD di Lombok Timur. Hal ini diharapkan pula dapat mengeliminasi anggapan bahwa Pemerintah hanya memberi ruang bagi bank tertentu.
Pimpinan Cabang PT. BNI (Persero) Tbk. Amiruddin mengapresiasi langkah Pemda Kabupaten Lombok Timur atas penandatanganan MoU ini. Ia menyebut Lombok Timur sebagai Kabupaten/ kota pertama dari 20 Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan smart city tahap awal, menjalin kerja sama dengan BNI. Ia mengakui masyarakat membutuhkan pelayanan cepat dan transparan, serta kualitas pelayanan yang efektif dan efisien.
Pihaknya berjanji model pengelolaan yang ditawarkan BNI Smart City akan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan terpadu bebas pungli untuk mendorong peningkatan PAD. Kepada masyarakat, layanan ini nantinya akan memberikan kebebasan dan kemudahan akses yang berdampak terhadap kepuasan serta kepercayaan publik. (*)
