LOMBOK UTARA, POROSLOMBOK -Proses penghitungan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 ditingkat PPK mulai di dilaksanakan di semua PPK yang ada disetip kabupatem di NTB yang sedang melakukan Pilkada.
Disalah satu Kabupaten yang ada di NTB PPK melakukan penghitungan suara di salah satu Kantor Desa yang ada di kabupaten tersebut.
Kejadian itu terjadi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yakni di kecamatan tanjung, PPK kecamatan tanjung melakukan penghitungan suara di Kantor desa Sokong, hal itu menimbulkan petanyaan dikalangan masyarakat.
Atas dasar itu Via telfon Media menghubung ketua KPU KLU Juraidin, SH M.H dan dia menjelaskan bahwa di kantor Camat Tanjung PPK tidak mempunyai tempat sehingga mereka meminjam tempat di kantor desa tersebut untuk menyimpan logistik dan sebagai tempat penghitungan surat suara di tingkat kecamatan.
Namun masyarakat tidak perlu khawatir sebab Polres Lombok Utara perketat penjagaan disetiap PPK yang ada di Kabupaten Lombok Utara (Lotara) termasuk juga PPK Kecamatan Tanjung yang melakukan penghitungan suara di kantor desa Sokong.
Kepala Kepolsian Resor (Kapolres) Lombok Utara (Lotara) AKBP Feri Jaya Satriansyah, SH Langsung yang memantau PPK tersebut, seperti yang dilakukan pada Jumat, (12/12/2020), dia mengunjungi PPK tersebut yang ada di Kantor Desa Sokong.
Ditempat itu dia memastikan anggotanya tetap dalam kondisi stadby, dan dia ucapkan terima kasih kepada personel yang telah melaksanakan pengamanan ditempat itu.
Selain itu dia juga memberikan masukan kepada amggotanya agar melaksanakan pengamanan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang di amankan adalah orang, benda dan tempat.
Kapolres menambahkan Setelah melaksanakan pengamanan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara selesai, untuk personel yang telah disprinkan untuk melanjutkan melaksanakan pengamanan PPK dan personel yang tidak terkena sprin bisa balik kanan dan beristirahat.
Usai melakukan kunjungan di tempat itu, Kapolres kembali melanjutkan perjalanan dan menuju ke PPK yang lainnya guna memastikan pengaman di PPK lainnya di KLU (*)
