PorosLombok.com – Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik mengikuti agenda Retret Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah.
Langkah strategis ini merupakan inisiasi Kementerian Dalam Negeri guna membekali pimpinan dewan dengan pemahaman mendalam terkait tantangan tata kelola pemerintahan masa depan. Abdul Malik nampak serius menjalani rangkaian kegiatan pada Kamis (16/4/2026).
“Program ini dirancang secara komprehensif untuk menyelaraskan wawasan kebangsaan dengan fungsi pengawasan,” ujar Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik.
Abdul Malik menyebut kurikulum kursus ini menyentuh aspek penganggaran serta pembentukan regulasi yang adaptif terhadap dinamika transformasi global. Hal tersebut sangat krusial bagi keberlanjutan roda pemerintahan di daerah.
Pimpinan DPRD memegang peran sebagai jembatan penting yang menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan lokal. Legislator harus mampu menjadi penjaga harmoni guna menyelaraskan kepentingan nasional dengan aspirasi rakyat.
Politisi Partai Golkar ini berpendapat bahwa tantangan kepemimpinan modern menuntut aksi konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat luas. Inovasi kebijakan menjadi kunci utama dalam merespons perubahan zaman yang cepat.
Materi Kedisiplinan dan Etika Jabatan di Kawah Candradimuka
“Pemimpin masa depan bukanlah mereka yang hanya pandai membuat kebijakan,” tegas Abdul Malik.
Ia menambahkan bahwa sosok pimpinan sejati wajib menghadirkan perubahan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh penduduk di daerah. Transformasi ini menjadi standar baru dalam menilai efektivitas kinerja seorang wakil rakyat.
Seluruh Ketua DPRD tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari berbagai penjuru tanah air berkumpul di Magelang untuk mengikuti gemblengan serupa. Mereka menjalani pelatihan fisik serta mental di bawah pengawasan instruktur berpengalaman.
Para wakil rakyat tersebut mendapatkan asupan materi kedisiplinan dan penguatan wawasan kebangsaan yang intensif. Pola pendidikan militer diterapkan guna membentuk karakter yang tangguh serta memiliki integritas tinggi dalam bekerja.
Penguatan etika jabatan menjadi materi inti lainnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta responsif terhadap publik. Harapannya, pimpinan dewan dapat mengimplementasikan ilmu tersebut demi kemajuan wilayah masing-masing.
“Kami siap menghadirkan perubahan nyata dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkasnya.*
