PorosLombok.com – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram Novian Rosmana bergerak cepat membenahi sistem birokrasi layanan usai resmi menjabat sebagai nakhoda baru instansi tersebut, Jumat (6/3/2026).
Mantan pimpinan wilayah ini menempatkan agenda pembenahan Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai target jangka pendek guna mempermudah akses warga kota dalam mengurus berbagai keperluan administrasi perizinan.
Novian Rosmana menegaskan bahwa optimalisasi ruang publik di jantung Mataram tersebut akan melibatkan lebih banyak instansi samping agar jangkauan layanannya semakin luas dan terintegrasi di satu lokasi.
“Untuk Mall Pelayanan Publik, fokus kita adalah perluasan dan peningkatan pelayanan. Nanti akan kita perbanyak OPD yang membuka layanan di sana,” ujarnya.
Rencana pengembangan fisik area perkantoran tersebut diharapkan mampu mengurangi antrean panjang sekaligus mempercepat durasi penyelesaian dokumen yang selama ini menjadi aspirasi utama warga ibu kota.
Sektor jasa kini menjadi bidikan utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sebagai mesin penggerak dalam mendulang pundi-pundi pendapatan asli bagi wilayah Mataram secara signifikan.
“Mengenai target, tentu akan terus kita tingkatkan. Berbagai peluang akan kita coba manfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan Mataram,” katanya.
Strategi yang diusung dalam waktu dekat adalah mengoptimalkan potensi pasar berbasis MICE guna menarik minat investor besar untuk menanamkan modal pada industri perhotelan dan pertemuan nasional.
Pihak dinas juga mencatat bahwa bisnis properti masih menjadi primadona bagi para pengembang meskipun ketersediaan lahan terbuka hijau di pusat Mataram semakin terbatas serta sangat ketat.
Novian menjelaskan bahwa saat ini proses pemetaan wilayah untuk pembangunan hunian baru di sisi utara dan selatan sedang dalam tahap koordinasi teknis bersama instansi terkait.
“Ini coba kita ajukan dan saat ini sedang berproses di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang guna memastikan keselarasan tata ruang Mataram,” jelasnya.
Penataan perizinan yang lebih transparan serta efisien diharapkan menjadi kunci utama dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat dan ramah bagi para pelaku investasi di Kota Mataram.
“Kita harus dinamis membaca potensi agar target investasi bisa terlampaui demi kesejahteraan masyarakat secara luas,” pungkasnya.*
