Nasional, PorosLombok.com – Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung sektor pendidikan nasional pada tahun 2025, dengan fokus pada kesejahteraan guru dan penguatan pendidikan keagamaan. Salah satu yang paling mencolok adalah anggaran sebesar Rp897.157.500.000 yang dialokasikan untuk insentif guru non-PNS.
Anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama, Nasaruddin Umar, saat Rapat Kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang digelar di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Menag menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru, yang menjadi pilar utama dalam dunia pendidikan, terus menjadi prioritas bagi Kemenag.
“Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan insentif guru non-PNS,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Senin yang lalu (2/12/2024).
Langkah ini sejalan dengan upaya Kemenag untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan, terutama di sektor pendidikan agama, terus berkembang. Selain insentif guru, Kemenag juga mengalokasikan dana besar untuk sejumlah program pendidikan. PIP mendapat anggaran sebesar Rp1.956.197.487.000, KIP Rp1.462.005.600.000, serta Rp7.228.964.013.000 untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen non-PNS. Dalam upaya mendukung sekolah-sekolah, Kemenag juga menganggarkan dana besar untuk BOS (Rp11.029.264.716.000), BOS Pesantren (Rp100.000.000.000), serta dana untuk BOS RA/Sederajat dan BOPTN.
Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Menag menegaskan bahwa Kemenag terus berkomitmen untuk mencetak prestasi di bidang pendidikan keagamaan.
“Meski dengan keterbatasan anggaran, kami tetap berupaya memberikan kontribusi yang maksimal. Bahkan, di tingkat madrasah, Insan Cendekia masih menjadi yang terbaik,” tambah Menag Nasaruddin.
Menag juga berharap kerja sama dengan DPD RI dapat menghasilkan terobosan baru yang mendukung pendidikan keagamaan dan kesejahteraan guru.
“Kami berharap ada ide-ide baru yang bisa diimplementasikan, terutama dalam memperkuat pendidikan di daerah,” pungkasnya.
Rapat yang disiarkan secara daring dan luring ini dihadiri oleh jajaran eselon I dan II Kemenag serta Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafwa.(*)
