(PorosLombok.com) – Gelombang aksi mahasiswa dan pelajar pecah di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (29/8). Massa menuntut agar tunjangan fantastis DPR segera dihentikan karena dianggap tidak masuk akal di tengah sulitnya ekonomi rakyat.
Melansir dari KompasTV, amarah warga semakin tersulut oleh gaya komunikasi sejumlah anggota dewan yang dinilai meremehkan kritik. Bahkan, seruan agar DPR dibubarkan ikut menggema dalam aksi.
Sorotan tajam mengarah pada Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni. Ia meminta publik tidak berlebihan mencaci maki anggota dewan karena bisa merusak mental.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang terbodoh sedunia,” katanya.
Pernyataan itu memicu kecaman. Seorang diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Erwina, menilai tunjangan fantastis DPR tidak sebanding dengan kinerja mereka.
“Karyawan di manapun saat gajinya naik berarti kinerjanya bagus. Nah, bagaimana kita mengukur kinerja DPR kalau target kerjanya tidak jelas?” tegas Salsa dalam wawancara dengan KompasTV.
Salsa juga menantang Sahroni agar mempertanggungjawabkan ucapannya. Menurutnya, wakil rakyat seharusnya rendah hati dan mau belajar, bukan justru menantang masyarakat dengan kata-kata arogan.
Mantan anggota DPR periode 2014–2019, Zulfan Lindan, menilai sebagian anggota dewan saat ini bersikap reaktif.
“Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya bisa menangkap aspirasi, bukan malah menuding masyarakat bodoh,” ucap Zulfan.
Analis politik Carta Politika, Yunarto Wijaya, menyebut persoalan ini sudah bersifat sistemik. Ia menilai DPR selalu berada di posisi buncit dalam survei kepercayaan publik.
“Masyarakat melihat DPR lebih takut pada ketua umum partai dibanding rakyat. Inilah yang membuat kepercayaan publik terus merosot,” jelasnya.
Situasi memanas di sekitar gedung DPR. Polisi sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang bertahan hingga ke kawasan Pejompongan. Kondisi ini juga mengganggu arus lalu lintas dan transportasi umum.
Publik kini mendesak DPR untuk lebih transparan. Seluruh pendapatan, tunjangan, hingga dana reses yang bersumber dari pajak rakyat diminta dipublikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan.
(Redaksi/PorosLombok)
