Oleh: Lalu Handani (Pemerhati Sosial)
OPONI, PorosLombok.com | Caleg Impor Dapil NTB II Sambil seruput kopi panas di berugak, lanjut obrolan kami terkait maraknya caleg impor. Caleg impor adalah caleg yang bukan putra asli pulau Lombok.
Caleg impor itu biasanya titipan partai yang punya kedekatan khusus dengan komisioner KPU RI. Mirip pada zaman orde baru gubenur dan bupati kita adalah orang asing yang dipaketkan dari Jakarta.
Mereka sama sekali tidak kenal karakter asli warga Lombok dan apa permasalahan yang dihadapi. Mereka datang minta dukungan ke warga agar melenggang ke Senayan tampa mau berkeringat, tampa bertemu fisik dengan calon konstituennya, cukup gambar-gambarnya bertebaran di pohon-pohon pinggir jalan.
Setelah jadi DPR RI biasanya 4 tahun ke depan mereka akan hilang kabar, sibuk menumpuk kekayaan pribadi dan kelompoknya di Jakarta tampa menoleh ke pemilihnya. Sesekali terlihat ketemu warga saat datang rekreasi bersama keluarganya. Setahun menjelang pemilu baliho mereka akan bertebaran lagi dan tampa merasa malu minta dukungan lagi.
Siapa Yang Salah?.
Awal-awal pemilihan langsung legislatif bermunculan caleg baik, cerdas dan benar-benar ingin mewakili rakyat yang memilihnya. Rakyat antusias dan ikhlas mencoblos namanya. Setelah terpilih rata-rata ibarat kacang lupa akan kulitnya, terlena oleh besarnya gaji dan fasilitas negara yang mereka terima.
Mereka merasa tidak selevel lagi bergaul dengan rakyat biasa, bahkan papasan dijalan seolah tidak kenal dengan konstituennya. Nah disinilah masalah dimulai, rakyat yang kemarin tulus berubah jadi dendam dan berhitung. Kalau si dewan itu nyaleg lagi, jangan dipilih, seandainya terpaksa dipilih maka kita harus pasang tarif, karena hanya sebelum terpilih saja kita bisa cicipi hartanya.
Celakanya ini digeneralisir kepada semua caleg pasti akan berperilaku sama setelah terpilih, sehingga terjadilah transaksi: “Ada uang ada suara”. Ini menjadi semacam lingkaran setan, dulu waktu rakyat tulus memilih malah dewannya berkhianat, sekarang waktu calegnya amanah justru rakyat hilang kepercayaan.
Dalam keadaan ini akan sulit bisa terpilih caleg berkualitas yang tidak punya uang untuk beli suara. Begitupun caleg DPR RI putra daerah Lombok yang pantas mewakili rakyat Lombok akan gigit jari karena menolak beli suara.
Jika benar suasana itu terjadi, saya khawatir pemilu 2024 ini yang akan terpilih jadi wakil kita di DPRD Kabuapten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI adalah spekulan politik dan caleg impor. Selamat masuk jurang.**
