Dikeluarkan oleh: Widodo Dwi Putro (Guru Besar Ilmu Hukum dan Pembangunan)
MATARAM, 20 Februari 2026
OPINI,Poros Lombok – “Langkah Gubernur NTB menerapkan meritokrasi bukanlah sekadar rotasi jabatan, melainkan sebuah ‘Revolusi Kualitas’. Di era yang menuntut kecepatan, kreativitas, dan inovasi, birokrasi tidak boleh lagi menjadi ‘tempat parkir’. Terutama bagi mereka yang hanya mengandalkan senioritas atau kedekatan politik tanpa kompetensi.”
Urgensi Meritokrasi di NTB
Langkah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dalam menerapkan sistem meritokrasi secara ketat, dinilai sebagai sebuah “imperatif zaman” yang tak terelakkan. Oleh karena itu, kebijakan ini dipandang bukan sekadar rotasi administratif rutin. Ini adalah upaya fundamental untuk melakukan “detoksifikasi birokrasi” dari budaya kerja yang stagnan dan tidak kreatif.
Selain itu, publik perlu melihat kebijakan ini dengan kacamata yang jernih dan objektif. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang serba cepat dan berbasis digital, birokrasi NTB tidak lagi memiliki ruang untuk pejabat yang pasif. Ruang tersebut tidak boleh diisi oleh mereka yang hanya mengandalkan senioritas, urutan kepangkatan, atau kedekatan emosional tanpa pembuktian kinerja yang konkret.
Menghadapi Resistensi Perubahan
Menanggapi dinamika dan suara-suara sumbang yang muncul, perlu ditegaskan bahwa resistensi adalah gejala alamiah dari sebuah transformasi besar. Meskipun muncul “kegaduhan” sesaat, hal tersebut bukan berarti sebuah kekacauan. Sebaliknya, hal ini menjadi tanda bahwa sistem sedang bekerja mengguncang zona nyaman.
Bahkan, narasi-narasi yang menentang meritokrasi secara implisit mempertontonkan ketidakpercayaan diri. Pihak-pihak yang merasa terancam biasanya adalah mereka yang selama ini menikmati privilese jabatan tanpa prestasi yang sepadan. Oleh sebab itu, penolakan yang tidak berdasar data hanyalah distorsi logika untuk menutupi ketidaksiapan bersaing di panggung yang adil.
Hak Rakyat Atas Kompetensi
“Menempatkan The Right Man on The Right Place adalah kewajiban moral seorang pemimpin kepada rakyatnya. Gubernur sedang mengembalikan marwah birokrasi Pemprov NTB sebagai pelayan publik yang berbasis kinerja, bukan berbasis kedekatan personal.”
Prinsip tersebut adalah hak mutlak masyarakat NTB. Mempertahankan pejabat yang tidak kompeten demi menjaga ‘harmoni semu’ sama artinya dengan mengabaikan hak rakyat. Maka dari itu, meritokrasi adalah bentuk penghormatan tertinggi Gubernur terhadap integritas ASN. Ia memberikan karpet merah bagi mereka yang berprestasi, sekaligus menunjukkan pintu keluar bagi mediokritas.
Menuju World Class Bureaucracy
“Transformasi menuju World Class Bureaucracy tidak bisa ditawar. Sistem merit adalah instrumen mutlak untuk membedah mana ‘emas’ dan mana ‘loyang’. Ini adalah upaya progresif Gubernur untuk menstandardisasi kompetensi ASN NTB.”
Oleh karena itu, langkah Gubernur ini harus kita kawal agar tetap konsisten dan berbasis pada indikator yang terukur (evidence-based). Birokrasi NTB harus bergerak maju. Kita tidak boleh membiarkan gerak ini terhambat oleh pola pikir konservatif yang ingin melanggengkan status quo.
Pada akhirnya, meritokrasi adalah cermin kejujuran dan kualitas. Bagi ASN yang profesional, ini adalah peluang emas. Namun, bagi yang tidak meningkatkan kapasitas, ini mungkin adalah ancaman. Pilihan untuk mendukung meritokrasi adalah pilihan nyata untuk berpihak pada kemajuan NTB.
(Poros Lombok)
