LOTIM | Poroslombok.com – Program Lotim Net yang digadang-gadang bakal menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemda Lombok Timur hingga saat ini belum bisa dimaksimalkan, meski kerangka jaringan berupa tower dan akses poin sudah selesai dibangun pada 2020 lalu.
Sesuai dengan item pekerjaan yang tertuang dalam kontrak kerja pada tahun 2020 lalu, bahwa anggaran sebesar 4.3 Miliar Rupiah tersebut hanya untuk pengadaan dan pemasangan alat, bukan untuk mengoperasionalkannya.
“Untuk operasional perlu ada PKS (Perjanjian Kerjasama) dengan pihak ketiga yang mau mengoperasionalkannya,”terang Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Kominfo) Lombok Timur, Ahmad Masfu, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, jum’at kemarin (12/11).
Namun, lanjut dia, karna kondisi covid-19 dan kebijakan PPKM, banyak dari pihak ketiga yang sudah menawarkan diri untuk menunda dulu PKS nya, padahal pembangunan kerangka jaringan dan akses poin sudah selesai pada november 2020 lalu.
Atas dasar itu dirinya membantah asumsi masyarakat yang menganggap program tersebut mangkrak. Sebaliknya, ia berujar bahwa masyarakat akan merasakan manfaatnya jika nanti sudah berPKS dan beroperasi.
Ditanya besaran biaya yang dibutuhkan agar program Lotim Net tersebut bisa dioperasikan, ia kemudian mencoba merincikan, jika menggunakan bandwidth di E-katalog harga 1 GB adalah 470 juta perbulan. Maka dalam satu tahun biaya yang dibutuhkan adalah lima setengah miliar lebih untuk 1 GB E-katalog.
“Memang ada tawaran dari Telkom, 1 GB itu sekitar 241 juta. Nah jika kita menggunakan Telkom dan kita butuh 2 GB untuk menyalakan 254 Desa/Kelurahan maka kita butuh biaya 482 juta. Maka dalam satu tahun kita akan butuh biaya 5.7 Miliar lebih,” paparnya merincikan.
Biaya tersebut menurut dia hanya untuk biaya beroperasi saja, tidak termasuk biaya maintenance (perawatan) dan pengembangan. Nantinya jika sudah berPKS, seluruh biaya tersebut akan menjadi tanggungjawab perusahaan yang mengoperasikan.
Disinggung soal keseriusan perusahaan yang menawarkan diri untuk berPKS, ia menyebut jika sejauh ini ada tiga perusahaan yang menyatakan minat untuk berPKS.
“Saat ini mereka sedang melakukan survey di bawah, seperti apa kesiapan infrastruktur kita,”tuturnya.
Karna itu, Ahmad Masfu, yakin dalam sisa dua bulan terakhir ini mereka (perusahaan-red) sudah klir melakukan kajian. Sehingga, pada januari nanti keduabelah pihak sudah bisa berPKS.
Terkait berapa persen yang akan didapatkan oleh pemda ketika sudah resmi berPKS nanti, Masfu, membeberkan bahwa nantinya pemda akan mendapatkan retribusi 2000 rupiah per satu voucer dari harga 32.0000 ribu per satu voucer, sehingga pihak perusahaan mendapatkan 30.000 ribu per satu voucer.
“Jadi nanti setelah berPKS, Pemda sudah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun lagi. Untuk biaya operasiona, biaya pemeliharaan dan biaya pengembangan incloude dia dengan yang 30.000 ribu. Pemda menerima bersih yang 2000,”beber Masfu memungkasi.(ns)
