LOMBOK TIMUR – PorosLombok.com | Setelah berakhirnya kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) periode 2020-2023, maka Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) menginisiasi pembentukan FPRB masa bakti 2023-2026.
Kepengurusan “FPRB Rinjani” yang baru dikukuhkan beberapa hari lalu itu kata Kalaksa BPBD Lombok Timur, Lalu Mulyadi, beranggotakan 50 orang terdiri dari unsur pemerintah daerah, akademisi, lapisan masyarakat, lembaga, dan unsur ahli.
“Alhamdulillah kepengurusan FPRB Rinjani ini setelah dikukuhkan kemarin langsung tancap gas. Pak ketua langsung mengarahkan semua bidang untuk aktif melakukan monitoring lapangan,” ujar Lalu Mulyadi kepada poroslombok.com, Jum’at (13/10/2023).
Kepengurusan FPRB yang baru, papar dia, diketuai oleh Drs. Muhamad Juhad, M.AP yang terpilih secara aklamasi. Menurut dia, dipilihnya Juhad lantaran dianggap memenuhi kriteria karena selain berasal dari unsur akademisi, juga memiliki pengalaman di pemerintah daerah dan memiliki kualifikasi pendidikan S3 Mitigasi Kebencanaan.
“Artinya dengan pengalaman beliau selama di pemerintah daerah kemudian akademisi ditambah pendidikan S3 Mitigasi Kebencanaan, itulah kenapa teman-teman mempercayai kepengurusan tiga tahun kedepan ini dibawah kepemimpinan beliau,” terangnya.
Ia menyebut, kepengurusan FPRB dibawah kepemimpinan Drs. Juhad tidak mengenal istilah senioritas atau tidak terlalu menonjolkan person, namun mereka semua lebih mengedepankan kebersamaan sebagai sesama insan yang bekerja sama atas panggilan kemanusiaan.
Lanjut dia, setelah terbentuk dan dikukuhkan, pengurus FPRB itu pun langsung melakukan penilaian terhadap Indeks Kapasitas Daerah (IKD) penanggulangan bencana kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya akan menyusun rencana kerja untuk tiga tahun kedepan.
Di tempat sama, wakil ketua II FPRB Rusman, S.Pd.,MM yang juga menjabat selaku Kepala Bidang PK Pencegahan dan Kesiap-siagaan menyatakan, program-program FPRB secara umum mengenai pengurangan resiko bencana yang berkaitan erat dengan mitigasi.
“Salah satu rencana kita untuk mengurangi resiko bencana ini salah satunya kita akan mencoba menanam mangrove. Ini salah satu program yang akan kita coba dengan LPSDM, BPBD, dan unsur masyarakat,” kata Rusman.
Selain itu, kedepan pihaknya juga akan membangun kerja sama dengan Usef, UN, dan Charitas Jerman sebagaimana kerja sama yang sedang berjalan saat ini, yakni penambahan pipa saluran air bersih untuk masyarakat di Desa Batu Nampar Selatan.
FPRB, kata dia, tidak hanya fokus terhadap persoalan mitigasi semata, tapi juga turut serta ambil bagian dalam mengatasi bencana sebagaimana saat ini semua pihak sedang berjibaku membantu masyarakat yang terdampak bencana kekeringan.
“Jadi ketika terjadi bencana, tim ini (FPRB-red) bersama tiga bidang yang ada di BPBD Lombok Timur dan LPSDM saling bersambungan bahu membahu membantu masyarakat,” tukasnya.
(Anas/PL)
