LOTIM – PorosLombok.com || Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur Muksin, SKM.,MM menunjukkan komitmennya dalam membenahi pengelolaan pajak sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu terlihat dari kebijakan yang ia terapkan pada skema pembayaran pajak MBLB yang mengharuskan para sopir untuk membawa kuase/DO dari mulut tambang. Jika tidak, maka sopir tersebut diminta untuk putar balik.
Hasilnya, setelah konsep putar balik itu diberlakukan selama delapan hari, sudah seratus persen kendaraan pengangkut MBLB membawa kuase/DO. Itu membuktikan bahwa sistem itulah yang menjadi solusi dan sesuai dengan aturan.
“Setelah seratus persen para sopir membawa kuase, hasilnya pun cukup pantastis. Dimana Pemda bisa mendapatkan 500 kuase dan 100 DO per hari,” beber Muksin, Rabu (8/5/2024).
Jika dikalkulasikan, terang dia, dimana satu dum truck membawa 8 kubik, maka per satu kuase bernilai Rp.72.000 dikalikan 500, maka per hari Pemda akan memperoleh Rp.36.000.000 juta.
Sedang nilai DO rata-rata per satu dum truck dikenakan tarif Rp.300.000 dikalikan 100 maka per hari akan didapatkan Rp.30.000.000. Maka total pendapatan per hari dari pajak MBLB adalah Rp.66.000.000. Dengan demikian total yang didapat dalam satu tahun kurang lebih Rp.24.090.000.000.
“Nah dulu sebelum ada kuase, kita hanya bisa mendapatkan 4 juta sehari. Kalo dibanding dari 4 juta menjadi 66 juta, berarti kita menyelamatkan 62 juta sehari. Ini bukan jumlah yang kecil,” sebutnya.
Upaya perbaikan itu menjadi keniscayaan demi mengejar target yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada tahun ini, yakni sebesar Rp. 52 miliar untuk pajak MBLB yang terdiri dari beberapa item.
Muksin merinci, dari pos penjagaan akan didapatkan Rp. 24.090.000.000, dari batu apung Rp.2.900.000.000, dari tongkang Rp.3.000.000.000 ditambah dari pihak ketiga, beberapa OPD dan instansi lainnya yang kesemuanya belum mencapai 50 miliar.
“Nah tanpa begitu kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan potensi PAD ini, maka berat untuk kita bisa mengejar target itu,” ungkapnya.
Maka dari itu, tidak ada jalan lain selain terus berupaya memetakan dan memaksimalkan potensi yang ada, termasuk membenahi sistem pembayaran pajak MBLB.
“Makanya ini yang kita tertibkan, karna potensi kita itu ada. Kan itu yang kita optimalkan, dan inilah caranya kita yaitu dengan merubah sistem sesuai aturan,” jelasnya.
(Anas/PL)
