Mataram, PorosLombok.com – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan ketahanan pangan adalah tantangan besar yang harus dihadapi dengan strategi matang. Bahkan, menurutnya, persoalan pangan bisa diibaratkan seperti peperangan yang harus dimenangkan.
“Sama seperti berperang, karena urusan pangan adalah urusan yang sangat penting,” tegas Miq Iqbal dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB 2025 di Gedung Serba Guna Bank Indonesia NTB, Jumat (7/3).
Pemerintah Provinsi NTB, kata Miq Iqbal, tak tinggal diam. Ia mengaku dalam beberapa hari terakhir sudah intens berkoordinasi dengan Asisten, Karo Ekonomi, dan Kepala Dinas Perdagangan NTB untuk merumuskan langkah-langkah intervensi dalam pengendalian inflasi.
“Saya tidak masalah mengalokasikan anggaran untuk intervensi, asalkan kita memiliki data yang akurat. Dengan begitu, kita bisa menentukan langkah yang benar-benar berdampak, baik untuk petani maupun konsumen,” ujarnya.
Menurut Miq Iqbal, subsidi pangan adalah hal yang mutlak harus dilakukan. Bahkan, negara-negara maju berani menggelontorkan dana besar untuk memastikan harga pangan tetap stabil.
“Sampai detik ini, yang belum bisa kita selesaikan adalah subsidi pangan. Negara maju di Eropa saja bisa menjual beras lebih murah dibandingkan kita karena subsidi yang kuat. Kenapa kita tidak bisa?” katanya.
Sekda NTB, Miq Gite, menambahkan bahwa keberanian dalam mengintervensi harga pangan akan sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid.
“Setiap sen yang kita keluarkan untuk intervensi harus memiliki dampak nyata, baik itu bagi petani maupun konsumen,” jelasnya.
Asisten II Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si, mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi.
“Dengan memperkuat peran Satgas Ekonomi Daerah, mengendalikan arus barang, dan mengintensifkan operasi pasar, kita bisa menjaga ekonomi daerah tetap stabil,” katanya.
Turut hadir dalam pertemuan ini Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Kepala Bappeda NTB, serta perwakilan dari dinas terkait dan kabupaten/kota se-NTB.
Pemprov NTB tampaknya tak ingin setengah-setengah dalam menghadapi tantangan inflasi dan ketahanan pangan. Seperti kata Miq Iqbal, urusan pangan ini bukan main-main, melainkan peperangan yang harus dimenangkan.
Arul | porosLombok
