Lombok Timur, PorosLombok.com – Efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat mulai berdampak di Lombok Timur, Sejumlah program prioritas, termasuk perbaikan jalan, terancam terhambat pelaksanaannya.
Fakta itu mencuat dalam rapat kerja Komisi III DPRD Lombok Timur bersama BPKAD, TPID, dan Bapenda pada Kamis (9/4).
Ketua Komisi III DPRD Lotim, Amrul Jihadi, mengungkapkan bahwa Pemda setempat tengah mewacanakan utang ke pihak ketiga untuk mendukung program percepatan pembangunan, sebagaimana yang pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya.
“Hal ini disampaikan Kepala BPKD,” ujar Amrul.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum dibahas secara formal. Namun, beberapa ruas jalan yang sebelumnya tak mendapatkan alokasi anggaran akibat efisiensi, direncanakan akan masuk ke dalam program percepatan.
“Kami masih menimbang nanti berapa kemampuan kita untuk membayar angsuran nantinya, sebagai dasar nanti besarnya pinjaman,” ucapnya.
Menurut Amrul, wacana peminjaman ini belum diajukan secara resmi. Namun, Kepala BPKAD sudah memberikan sinyal adanya rencana tersebut.
“Ini belum diajukan. Cuma kemarin kami tanya ke Kepala BPKAD, ada rencana meminjam, katanya ada,” bebernya.
Ia menambahkan, kemampuan daerah dalam membayar cicilan menjadi pertimbangan utama sebelum besaran pinjaman ditetapkan.
“Yang jadi masalahnya itu berapa kemampuan kita untuk membayar, sehingga itu menjadi dasar besarnya pinjaman. Untuk pinjamannya, dia belum diajukan. Tapi saya tanya duluan, ada rencana nggak? Kabarnya program percepatan ada, katanya Pak H. Hasni,” jelasnya.
Amrul memperkirakan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam APBD Perubahan yang dimulai bulan depan. Nilai pinjamannya pun cukup besar.
“Wacananya Rp250 miliar. Nanti akan ada kajian, melihat kemampuan keuangan kita untuk beberapa tahun ke depan, dan program apa saja yang akan dibiayai,” pungkasnya.
(arul/PorosLombok)
