Lombok Timur, PorosLombok.com – Bidang Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur kembali disorot tajam. Kali ini kritik datang dari akademisi sekaligus pemerhati budaya, Dr. Karomi, yang menilai instansi tersebut gagal menjalankan peran sebagai garda terdepan pelestarian budaya lokal.
“Keberadaan Bidang Kebudayaan di Lombok Timur ini nyaris tak terasa. Tak ada program, tak ada kebijakan, bahkan arah pelestarian budaya pun tidak jelas. Kita seperti kehilangan kompas budaya,” tegas Dr. Karomi kepada wartawan, Jumat (10/5).
Menurutnya, kemunduran budaya di daerah ini makin nyata. Salah satu indikator paling mencolok adalah hilangnya nilai filosofis dalam penggunaan pakaian adat Sasak, yang kini dinilai hanya menjadi pelengkap acara seremonial belaka.
“Di daerah lain, pakaian adat diperkuat sebagai identitas daerah. Tapi di Lombok Timur, semua dibiarkan mengalir tanpa arah. Tidak ada usaha nyata untuk menjaga atau mengembalikan makna filosofisnya,” tambah dia.
Pernyataan Karomi mendapat dukungan dari Muhir, pemerhati budaya sekaligus pelaku pelestarian budaya lokal. Muhir menilai akar masalah ini terletak pada lemahnya pemahaman dan kepemimpinan di internal dinas.
“Yang disampaikan Dr. Karomi itu betul. Masalah utamanya adalah pimpinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak paham tugasnya. Padahal mereka seharusnya jadi ujung tombak pelestarian budaya,” ucap Muhir.
Tak hanya itu, Muhir juga menyoroti kebijakan kepala daerah yang dinilai keliru dalam menempatkan pejabat struktural.
“Bupati salah besar. Pejabat yang tidak kompeten malah dikasih jabatan strategis. Ini fatal, karena berdampak langsung pada kelestarian budaya kita,” tegasnya.
Keduanya menegaskan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika tak ada langkah tegas, Lombok Timur terancam kehilangan jati diri budaya yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat Sasak.
“Kalau terus begini, budaya kita hanya akan jadi cerita masa lalu. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari program hingga struktur kelembagaan,” tegas Karomi.
Muhir pun mengingatkan bahwa pelestarian budaya bukan hanya soal kegiatan seremonial, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dan visi kepemimpinan.
“Budaya ini adalah identitas kita. Kalau pemimpin diam saja, itu sama saja kita sedang menggali kubur untuk warisan leluhur kita sendiri,” pungkasnya.
(*/Poroslombok)
