PorosLombok – Kolaborasi antara Pojok NTB, Mi6, dan WALHI NTB kembali menghadirkan ruang kritik konstruktif melalui diskusi publik bertajuk “Quo Vadis Kebijakan Iqbal–Dinda Berbasis Pencitraan”. Acara ini akan digelar pada Kamis, 19 Juni 2025 di Tuwa Kawa Coffee & Roastery, Mataram.

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan di Provinsi NTB.

“Diskusi ini bukan ajang menyalahkan, melainkan pengingat bagi kita semua bahwa kritik publik adalah nafas demokrasi. Pemimpin butuh umpan balik agar dapat menjalankan tugas dengan lebih tepat sasaran,” ujar pria yang akrab disapa Didu itu, Jumat (13/6).

Diskusi akan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, legislator, tokoh masyarakat, serta aktivis lingkungan. Di antaranya Dr. Lalu Wira Pria Suhartana (Dekan Fakultas Hukum Unram), Dr. Alvin Syahrin, dan Prof. Mansur Afifi (Guru Besar FEB Unram).

Panitia juga mengundang TGH Najamuddin Mustafa, Anggota Komisi I DPRD NTB Suhaimi, Direktur LOGIS NTB M. Fihiruddin, dan Eksekutif Daerah WALHI NTB Amri Nuryadin. Diskusi akan dimoderatori oleh Abdul Majid.

Didu menjelaskan, diskusi ini diprediksi akan menghadirkan beragam kritik dan pandangan tajam dari publik. Namun, ia menegaskan bahwa substansi kegiatan ini murni untuk mendorong perbaikan, bukan menyerang pribadi atau lembaga.

“Jika ada kritik yang muncul, itu bukan karena benci, tetapi karena ada harapan agar arah kebijakan ke depan bisa lebih tepat dan menyentuh persoalan masyarakat,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Direktur LOGIS NTB M. Fihiruddin. Menurutnya, kritik publik adalah bentuk kepedulian warga terhadap keberlangsungan pemerintahan yang efektif.

“Kritik itu justru menandakan bahwa masyarakat masih peduli. Ketika publik diam, itulah yang harus dikhawatirkan,” kata Fihir.

Ia menilai, dalam tiga bulan awal kepemimpinan Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, publik belum melihat sinyal arah kebijakan yang konkret, terutama dalam hal koordinasi, pernyataan strategis, dan terobosan kebijakan.

“Bukan soal banyaknya tampil di publik, tapi soal kehadiran yang berdampak. Kita berharap momentum ini bisa jadi titik tolak untuk memperkuat kepemimpinan,” katanya.

Sementara itu, Dewan Pendiri Mi6 Hendra Kusumah menyoroti pentingnya atensi terhadap isu lingkungan hidup yang belum banyak mendapat porsi selama tiga bulan pemerintahan berjalan.

“Lingkungan hidup adalah dasar dari semua aspek pembangunan. Kita ingin ada keberpihakan yang jelas terhadap upaya pelestarian lingkungan,” tegasnya.

Hendra menyebut, dalam waktu tiga bulan, seharusnya sudah bisa terlihat prioritas yang menonjol jika memang isu tersebut menjadi perhatian. Ia berharap diskusi publik ini menjadi ruang yang menggugah dan membangkitkan kepedulian bersama.

“Kami tidak berharap hasil diskusi ini menjadi polemik, tetapi menjadi bekal evaluasi dan inspirasi bagi pemimpin dalam membuat kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan,” tandasnya.

(*/PorosLombok)