PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyiapkan proyek strategis bernilai jumbo: jalan tol Lembar–Kayangan.
Jalan bebas hambatan yang akan menghubungkan dua pelabuhan penting di Lombok itu ditargetkan rampung pada 2029, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 22 triliun.
Sebagai langkah awal, Pemprov NTB telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk menyusun feasibility study (FS) pada tahun 2025 mendatang.
“Gubernur sudah mengalokasikan anggaran FS untuk segmen Lembar–Praya. Itu mengacu Keputusan Menteri PUPR Nomor 367 Tahun 2023,” ungkap Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, Selasa (17/6).
Rute tol ini akan melintasi tiga kabupaten: Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Titik awalnya dari Pelabuhan Lembar dan akan berakhir di Pelabuhan Kayangan, menjadikan konektivitas antarwilayah di Lombok kian strategis.
Setelah dokumen FS rampung, pembangunan akan berlanjut ke tahapan penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), tender konstruksi, dan pembebasan lahan.
“Kalau semuanya berjalan sesuai rencana, proses ini bisa kita kebut hingga selesai 2029,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pra-FS yang disusun tahun ini, kebutuhan anggaran proyek tol tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp 16 triliun hingga Rp 22 triliun. Skema pembiayaannya terbuka melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
“Kalau pembebasan lahan ditanggung pemda, masa balik modalnya sembilan tahun. Tapi kalau full KPBU, bisa sampai 12 tahun,” beber Sadimin.
Penyusunan FS diproyeksikan memakan waktu sekitar delapan bulan dan ditargetkan rampung pada awal 2026. Salah satu poin krusial adalah pemilihan jalur trase yang paling efektif dari sisi teknis maupun biaya.
“Ada dua opsi: lewat jalur utara langsung dari Lembar ke Kayangan, atau lewat selatan melalui Gerung dan Bypass BIL. Kita uji mana yang paling efisien,” jelasnya.
Sadimin menegaskan, proyek ini merupakan bagian dari Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional 2020–2040. Tol Lembar–Kayangan telah masuk dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023 sebagai proyek strategis nasional.
“Ini pekerjaan besar, tapi dampaknya akan sangat signifikan untuk konektivitas dan akselerasi ekonomi NTB,” tandasnya.
(arul/PorosLombok)
