(PorosLombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data.

Salah satu langkah konkret adalah memanfaatkan Data Terpadu Sosial Ekonomi NTB (DTSEN) sebagai pelengkap data resmi sebelumnya.

Data ini dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin baru dan rentan yang tidak tercakup dalam DTKS.

“Dengan data ini, kita bisa mengintervensi masyarakat miskin baru atau kelompok rentan yang terdampak dinamika sosial dan ekonomi, termasuk bencana serta inflasi,” ujar Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih.

Upaya tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Kemiskinan dan Ketahanan Pangan yang digelar Dinas Sosial NTB bersama BPKP. Kegiatan berlangsung di Aula Rapat Dinsos NTB, Rabu (23/7).

FGD ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi lintas sektor dalam memperkuat program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

“DTSEN melengkapi DTKS yang selama ini kita gunakan. Ini sangat penting agar cakupan bantuan lebih inklusif dan responsif,” tegas Nunung.

Ia menjelaskan bahwa validitas dan kelengkapan data sangat menentukan efektivitas program sosial. Pemerintah tidak ingin ada warga miskin yang tercecer dari bantuan hanya karena tidak tercatat secara administratif.

“Data ini menyasar warga yang sebelumnya belum masuk dalam DTKS, padahal sangat layak dibantu,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, sinergi antar lembaga juga dibahas untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Kerja sama lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga efektivitas dan akurasi distribusi bantuan.

“Pemanfaatan DTSEN memperkuat kebijakan berbasis data dan menjamin program tepat sasaran,” jelasnya.

Dinas Sosial NTB juga menegaskan komitmennya untuk terus memperbarui dan memvalidasi data secara berkala. Pembaruan ini dilakukan agar setiap intervensi sosial benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

“Kami pastikan proses pemutakhiran data dilakukan secara rutin dan berkelanjutan,” tandas Nunung.

Selain itu, koordinasi aktif dengan instansi terkait akan terus diperkuat. Tujuannya adalah memastikan bahwa pemanfaatan DTSEN maksimal dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di NTB.

(*/PorosLombok)