(PorosLombok.com) – Perwakilan BPKP Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen penuh memperkuat posisi Inspektorat di setiap pemerintah daerah.

Penguatan ini bertujuan agar pengawasan internal menjadi lebih efektif dalam mengawal seluruh anggaran pembangunan yang ada di wilayah NTB.

​”Tadi Pak Gubernur menitipkan kami selaku mitra utama Inspektorat, bagaimana mendorong kepala daerah untuk bisa memenuhi harapan agar APIP benar-benar efektif mengawal pengawasan keuangan pembangunan,” ujar Perwakilan BPKP NTB, Adrian Puspawijaya, Senin (19/01/2026).

​Langkah strategis ini dilakukan untuk memastikan setiap proyek fisik maupun pengadaan barang di daerah tidak terjerat masalah hukum.

BPKP ingin fungsi pengawasan internal tidak lagi dianggap sebagai pelengkap, melainkan sebagai benteng pertahanan utama.

​”Harapannya bukan adanya masalah, jadi kita diminta untuk melakukan secara pencegahan agar APIP menjadi mitra OPD jika ada pemahaman regulasi yang tidak sesuai di lapangan,” tegas Adrian.

​Setiap dinas atau OPD kini didorong untuk tidak ragu meminta pendampingan dari Inspektorat jika menemui kendala dalam pelaksanaan aturan.

Melalui fungsi konsultasi, segala potensi kesalahan administratif diharapkan bisa diperbaiki sejak dini sebelum berakibat fatal.

​”APIP itu bagaimana memberikan solusi kalau ada permasalahan, sehingga masalah tersebut bisa kita cegah dari awal, bukan setelah terjadi baru kita turun,” imbuhnya.

​BPKP juga mengingatkan bahwa pengawasan harus menyentuh seluruh lapisan, mulai dari tata kelola dana desa hingga operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini sejalan dengan keinginan pimpinan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

​”Pak Gubernur juga menekankan agar manajemen risiko itu sudah mulai dibangun di seluruh proses kegiatan birokrasi, sehingga sebelum kejadian buruk terjadi kita itu sudah siap,” tutupnya.

(arul/PorosLombok)