(PorosLombok.com)– Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri memerintahkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera merampungkan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Langkah taktis ini diambil guna menjamin akselerasi pelaksanaan program pembangunan pada tahun anggaran berjalan.

​”Penuntasan SOTK sangat vital agar eksekusi kegiatan di setiap instansi dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan administratif,” tegas perempuan yang akrab disapa Ummi Dinda tersebut saat memimpin rapat koordinasi di Mataram, Rabu (21/1/2026).

​Selain aspek birokrasi, Wagub menyoroti urgensi pembenahan manajemen aset daerah serta kualitas SDM yang harus selaras dengan perubahan organisasi.

Penataan tersebut dipandang perlu demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih efektif dan akuntabel bagi masyarakat.

​”Fokus utama kami adalah memastikan penataan aset serta sumber daya manusia menjadi atensi serius seiring implementasi struktur yang baru,” imbuhnya.

​Mantan Bupati Bima ini juga membedah strategi penanganan persoalan kronis seperti kemiskinan dan stunting melalui penguatan kerja sama lintas sektoral.

Ia mendesak adanya sinkronisasi rencana kerja antara Pemerintah Provinsi dengan Pemkab/Pemkot agar manfaat pembangunan benar-benar menjangkau akar rumput.

​”Sinergitas program merupakan kunci utama dalam menuntaskan isu strategis daerah agar dampaknya dirasakan nyata oleh publik,” ujar Ummi Dinda.

​Guna menjaga konsistensi target, ia meminta setiap kebijakan mengacu pada dokumen Renstra serta cascading program berbasis rumpun unggulan.

Transformasi pola kerja kolektif kini melibatkan Staf Ahli dan Asisten dalam perumusan kebijakan strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan serta koordinasi.

​”Pelibatan elemen ini bertujuan supaya percepatan pembangunan daerah berlangsung lebih terarah, terukur, sekaligus kolaboratif,” jelasnya.

​Menutup pengarahan tersebut, Wagub memastikan forum koordinasi serupa bakal diintensifkan secara berkala dengan jangkauan lembaga yang lebih luas.

Penguatan internal ini diharapkan mampu mengunci ritme kerja pemerintahan agar tetap progresif dalam satu visi pembangunan NTB yang lebih baik.

​”Pertemuan rutin ke depan menjadi ruang penguatan kolaborasi demi memastikan seluruh instansi pendukung bergerak dalam satu arah yang sama,” pungkasnya.

(Redaksi/PorosLombok)