(PorosLombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Provinsi NTB Tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Lombok Raya, Rabu (23/7), menjadi langkah konkret Pemprov NTB dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan dan stunting melalui program unggulan Desa Berdaya.
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, yang membuka kegiatan secara resmi, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial di NTB.
“Ini yang pertama dilakukan dalam pemerintahan Iqbal–Dinda untuk memulai duduk bersama membahas masalah kemiskinan ini,” ujar Gubernur.
Menurutnya, penanganan kemiskinan adalah prioritas utama dan ditangani langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. Fokus penanganan dibagi dalam dua level, yaitu kemiskinan umum dan kemiskinan ekstrem.
Saat ini, NTB masih memiliki 106 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem, atau setara dengan 2,04 persen dari total desa di wilayah tersebut.
Meski angka tersebut menunjukkan penurunan dalam satu tahun terakhir, Gubernur Iqbal menilai hasil penanganan belum maksimal, meskipun banyak lembaga internasional dan investasi pusat telah hadir di NTB.
“Problem kita adalah tidak ada orkestrasi, problem kita adalah tidak ada kolaborasi,” tegasnya.
Ia menekankan, program Desa Berdaya dirancang untuk menghadirkan kolaborasi dan orkestrasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Pemerintah Provinsi.
“Intinya adalah, pertama, jadi kata kunci pertamanya adalah kolaborasi, kolaboratif, semua akan ikut terlibat,” tambah Gubernur.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, yang juga menjabat sebagai Ketua TKPK dan TPPS NTB, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas kehadiran para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota.
“Kehadiran kita semua pada kesempatan hari ini menunjukkan komitmen besar kita bersama, untuk menuntaskan salah satu isu yang akan menentukan naik tidaknya IPM kita di Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub.
Ia memaparkan, angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan dari 2,64 persen menjadi 2,04 persen per Maret 2024. Sementara itu, jumlah penduduk miskin per September 2024 tercatat sebanyak 658.600 orang, turun 50.000 orang dibandingkan data pada Maret 2024.
Meski seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren positif, Lombok Utara menjadi perhatian karena data kemiskinannya perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait kebiasaan masyarakat yang mungkin memengaruhi hasil survei.
Dalam paparannya, Wagub juga menekankan strategi penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan.
Total anggaran sebesar Rp629 miliar telah dialokasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dengan realisasi hingga Mei 2025 mencapai Rp230 miliar.
Terkait isu stunting, NTB mencatat penurunan prevalensi dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024. Namun, di tahun 2024 justru terjadi kenaikan sebesar 5,2 persen, terutama di Lombok Utara dan Lombok Timur yang prevalensinya masih di atas 30 persen.
Data terbaru dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) per April 2025 menunjukkan angka stunting sebesar 13,19 persen, yang berarti sudah memenuhi target nasional di bawah 14 persen.
Kendati demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti kesenjangan data antara hasil survei dan EPPGBM, pendampingan keluarga berisiko stunting yang belum optimal, serta intervensi yang belum merata.
Wagub menegaskan pentingnya memastikan seluruh program yang dijalankan tepat sasaran, memperkuat peran desa dan kecamatan, serta meningkatkan kinerja para kader di lapangan.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dan perhatian terhadap kader posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
(*/PorosLombok)
