Oleh : Gita Purwadi
–––––––––––––––––––––––––
(OPINI) – Ledakan konflik pariwisata yang belakangan menyita perhatian publik di Lombok Timur sejatinya bukan sekadar urusan teknis pengelolaan destinasi pelesiran di lapangan semata.
Fenomena aksi jalanan tersebut merupakan manifestasi nyata dari kegagalan para aktor kunci di lingkar kekuasaan dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang lebih membumi.
Staf Khusus (Stafsus) hingga Kepala Dinas Pariwisata kini menjadi sorotan tajam karena dianggap gagal total menjalankan fungsi mereka sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga.
Analisis saya menegaskan bahwa munculnya gelombang protes tersebut menjadi bukti otentik adanya kebuntuan komunikasi yang sangat kronis akibat ketidakmampuan para pejabat terkait dalam membaca dinamika sosial yang berkembang pesat.
Peran Stafsus yang seharusnya menjadi radar dini bagi kepala daerah dinilai mandul karena lebih menonjolkan fungsi sebagai pelengkap kekuasaan ketimbang pemberi pertimbangan kebijakan yang bersifat strategis.
Absennya analisis sosial-politik yang tajam dari para pembisik ini menunjukkan bahwa jabatan tersebut telah mengalami reduksi makna, yakni dari instrumen koreksi menjadi sekadar simbol kedekatan elite.
Dampaknya sangat berbahaya bagi iklim birokrasi, sebab Bupati akhirnya dipaksa bekerja dalam ruang hampa yang sangat steril dari kritik serta masukan objektif yang sifatnya membangun.
Sementara itu, performa Dinas Pariwisata dianggap sangat mengecewakan lantaran mengelola sektor unggulan daerah dengan kacamata kuda yang hanya mementingkan aspek administratif dan prosedural formal saja.
Kepala Dinas Pariwisata dituding gagal membangun ekosistem yang inklusif karena memperlakukan industri pelesiran layaknya sebuah proyek fisik yang bisa dikendalikan sepihak tanpa melibatkan keterlibatan emosional aktor lokal.
Banyak pihak berpendapat bahwa sikap kaku Kadispar yang terkesan berlindung di balik tameng birokrasi mencerminkan pola pikir elitis yang tidak memiliki keberanian untuk menjelaskan arah kebijakan secara transparan kepada publik.
Ketidakcakapan para pembantu kepala daerah ini pada akhirnya menciptakan efek domino yang sangat merugikan bagi kredibilitas serta marwah kepemimpinan Bupati maupun Sekretaris Daerah Lombok Timur.
Pemerintah daerah kini justru terjebak dalam pusaran krisis kepercayaan masyarakat dan terpaksa membuang energi hanya untuk memadamkan gejolak sosial yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal.
Tanpa adanya evaluasi total terhadap kinerja Stafsus dan Kadispar, potensi keindahan alam Bumi Gora hanya akan terus menjadi sumber sengketa panjang yang menjauhkan rakyat dari impian kesejahteraan.
Catatan :OPINI Murni tulisan Narasumber Pihak redaksi hanya mengatur narasi sesuai gaya Penulisan PorosLombok
