(PorosLombok.com) – Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK LMND) Lombok Timur tengah bersiap menyelenggarakan Konferensi Kabupaten (Konferkab) sebagai ajang regenerasi kepemimpinan sekaligus menjadi ruang evaluasi ideologis bagi organisasi mahasiswa tersebut.

​Kader Departemen Kajian dan Bacaan (DKB) LMND, Rizkan Hasbi, menegaskan bahwa perhelatan besar ini harus dimanfaatkan untuk merefleksikan kembali sejauh mana perjuangan organisasi masih sejalan dengan cita-cita melawan otoritarianisme serta dominasi modal yang menindas rakyat.

​Momentum politik organisatoris ini dipandang sangat strategis karena tidak hanya sekadar menjadi mekanisme pergantian wajah ketua, melainkan upaya besar untuk menguji kembali komitmen organisasi terhadap mandat sejarah sebagai kekuatan progresif pasca-Reformasi 1998.

​”Reformasi bukan hanya tentang pergantian elite, tetapi sebuah proses berkelanjutan untuk memperjuangkan demokrasi kerakyatan yang mampu menjawab persoalan struktural dan ketimpangan sosial,” tegas Rizkan saat memberikan pandangannya terkait urgensi konferensi.Sabtu (24/01/2026).

​Dalam analisisnya yang mendalam, ia melihat tantangan gerakan mahasiswa saat ini telah bergeser menjadi lebih kompleks akibat menguatnya kekuatan oligarki ekonomi yang menyusup ke dalam sistem elektoral serta meningkatnya represivitas negara terhadap suara kritis.

​”Kita saat ini sedang menghadapi krisis kepemimpinan ideologis, bukan sekadar jumlah kader, sehingga sosok pemimpin ke depan harus memiliki keberanian untuk menjaga jarak dari kekuasaan demi mempertahankan independensi organisasi,” tambahnya dengan lugas.

​Rizkan memberikan peringatan keras bahwa saat ini gerakan mahasiswa sedang dihantui oleh depolitisasi yang masif, di mana organisasi lebih sering terjebak dalam urusan administrasi internal yang kaku dibandingkan membangun garis politik perjuangan yang nyata bagi masyarakat.

​”LMND harus kembali menjadi sekolah demokrasi bagi mahasiswa melalui kaderisasi yang sistematis dan berkelanjutan guna melahirkan pemikir kritis yang sanggup berdiri sebagai oposisi demokratis di tengah kuatnya relasi patronase elite,” jelas aktivis DKB tersebut.

​Ia menggarisbawahi bahwa kriteria utama bagi nakhoda terpilih nantinya tidak boleh hanya bersandar pada popularitas semata, melainkan wajib memiliki kemampuan mendasar dalam membaca kontradiksi sosial secara material serta keberpihakan yang nyata terhadap rakyat kecil.

​”Pemimpin baru wajib menguasai analisis terhadap dampak neoliberalisme dan paham sejarah gerakan mahasiswa agar arah perjuangan organisasi tidak terjebak pada aktivisme reaktif yang hanya muncul saat ada isu musiman,” papar Rizkan lebih lanjut.

​Konferensi ini diharapkan mampu melahirkan konsolidasi gagasan yang kuat sehingga LMND tidak kehilangan identitasnya sebagai katalisator perubahan sosial di tengah godaan kooptasi politik praktis yang sering kali mereduksi daya kritis kaum terpelajar.

​Rizkan optimis bahwa jika forum tertinggi di tingkat kabupaten tersebut berhasil memilih pemimpin yang berakar pada realitas rakyat, maka roh perjuangan LMND yang lahir dari perlawanan terhadap ketidakadilan akan tetap menyala di Bumi Patuh Karya.

(*/PorosLombok)