Mataram, PorosLombok – Pemerintah pusat menetapkan Kota Mataram sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang mengawal proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram, M. Ramadhani, mengonfirmasi kabar tersebut pada Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginisiasi program ini untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan melalui teknologi digital.

​”Program ini bertujuan mengoptimalkan distribusi jaring pengaman sosial dengan memanfaatkan keunggulan teknologi digital agar lebih transparan,” ujar Ramadhani.

​Benahi Karut-Marut Data Penerima

​Ramadhani menyoroti berbagai persoalan menahun yang sering menghambat penyaluran bantuan secara konvensional. Ia menyebut akurasi basis data sering menjadi titik lemah karena adanya tumpang tindih penerima bantuan di lapangan.

Bahkan, pihaknya masih menemukan warga mampu dan oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang masuk dalam database penerima.

​”Kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya laporan terkait oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang justru terdaftar sebagai penerima bantuan sosial,” ungkapnya.

​Ketidaksinkronan informasi penduduk juga mengakibatkan distribusi bansos sering meleset dari target ekonomi yang sebenarnya. Ramadhani memaparkan bahwa lambannya pembaruan data membuat warga yang sudah tidak layak masih menerima manfaat.

​”Sering kali kita menemukan kasus di mana masyarakat yang sudah meninggal dunia ternyata masih tercantum dalam daftar penerima bantuan aktif,” tegasnya.

​Integrasi Sistem DTSEN dan Bappenas

​Sebagai solusi, pemerintah pusat meluncurkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama manajemen bantuan. Platform milik Bappenas ini menjadi satu-satunya referensi resmi untuk memvalidasi kelayakan setiap individu secara nasional.

​”DTSEN akan menjadi pusat integrasi yang memverifikasi kelayakan seseorang berdasarkan parameter ekonomi yang sangat mendetail,” tambah Dhani.

​Sistem ini menghubungkan data kependudukan secara real-time antar-instansi di lingkungan pemerintah daerah. Sinkronisasi otomatis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Sosial (Dinsos) akan menghapus potensi anomali atau data ganda.

​”Integrasi lintas sektoral ini memastikan identitas penerima bantuan benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi terkini di lapangan,” terangnya.

​Redam Konflik Lewat Transparansi

​Ramadhani meyakini implementasi pola digital ini mampu meredam kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Dengan data yang akuntabel, pemerintah menjamin distribusi bantuan akan jauh lebih adil dan minim kesalahan teknis.

​”Digitalisasi bansos diharapkan mengurangi kesalahan penyaluran sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa menerima haknya tanpa ada konflik,” kata Ramadhani.

​Wali Kota Mataram turut memberikan dukungan penuh dengan menghadiri koordinasi nasional di Sentul guna memastikan kesiapan seluruh perangkat kerja. Kehadiran pimpinan daerah menjadi kunci sukses dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan standar digitalisasi Kemendagri.

​”Dukungan penuh dari kepala daerah sangat krusial dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan standar digitalisasi yang ditetapkan oleh Kemendagri,” tuturnya.

​Kejar Target Kemiskinan Nol Persen

​Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Dukcapil akan memperkuat infrastruktur digital di Kota Mataram melalui pendampingan intensif. Tim teknis memastikan kesiapan perangkat keras maupun lunak agar proses migrasi data penduduk berjalan lancar.

​”Kami akan mendapatkan pendampingan penuh dari Ditjen Dukcapil terkait kesiapan perangkat keras maupun lunak guna mendukung operasional sistem ini,” urainya.

​Program ambisius ini memikul misi besar untuk mengikis angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram yang saat ini mencapai 1,09 persen. Pemerintah memosisikan akurasi data digital sebagai instrumen utama dalam melakukan intervensi kebijakan yang lebih presisi.

​”Tujuan akhir kita adalah menggunakan akurasi data digital ini untuk menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem yang masih tersisa,” tegas Ramadhani.

​Pemerintah Kota Mataram optimistis mampu mencapai target kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dalam beberapa tahun ke depan. Dengan pengawasan bantuan yang ketat, pihak daerah memproyeksikan perubahan signifikan pada taraf hidup warga miskin.

​”Target kita adalah menekan angka kemiskinan ekstrem tersebut hingga menyentuh level nol persen pada tahun 2029 mendatang,” ucapnya.

​Pada akhirnya, digitalisasi bansos ini akan menjadi standar baru pelayanan publik yang bersih di Kota Mataram. Sinergi birokrasi dan teknologi memudahkan pemerintah memantau perkembangan ekonomi masyarakat secara berkala.

​”Dengan sistem yang lebih rapi, kita akan jauh lebih mudah memantau dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan,” pungkas Ramadhani.

(Ramli/PorosLombok)