PorosLombok.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur menginstruksikan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Timur Tengah untuk segera melaporkan keberadaannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, Rabu (4/3/2026).
Langkah strategis ini diambil guna mengantisipasi dampak buruk eskalasi konflik bersenjata serta memastikan negara hadir memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang mencari nafkah di negara bergejolak.
Kepala Disnakertrans Lombok Timur H. Soeroto menegaskan bahwa jajarannya sedang memperketat pengawasan jalur keberangkatan dan mengimbau warga untuk menunda perjalanan ke wilayah terdampak perang guna menghindari risiko fatal.
Instansi teknis ini juga melakukan penyisiran data secara intensif melalui jalur komunikasi digital guna merespons cepat setiap aduan yang masuk dari pihak keluarga maupun pahlawan devisa di luar negeri.
“Kalau ada laporan lewat manapun akan kita tanggapi, kita telusuri, dan kita respons karena kita harus tahu asal desa mereka untuk tindakan lanjutan,” katanya.
Disnakertrans berperan aktif sebagai jembatan informasi yang menghubungkan kondisi lapangan di luar negeri dengan keluarga di daerah serta mengoordinasikan langkah evakuasi bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Keseriusan dinas dalam menangani isu keamanan ini terlihat dari upaya sinkronisasi data yang melibatkan pemerintah provinsi guna memastikan seluruh warga Lombok Timur tetap dalam pantauan otoritas berwenang.
Pihak dinas mengakui adanya kendala teknis dalam mendeteksi warga yang berangkat menggunakan visa pelancong karena profil mereka tidak terdaftar secara resmi dalam skema penempatan tenaga kerja prosedural.
“Data yang jumlah persisnya tidak bisa dilacak karena kadang pergi menggunakan visa pelancong sehingga tidak terdaftar di sistem kita,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Disnakertrans mendorong perangkat desa hingga tingkat RT untuk proaktif mengumpulkan data warga yang berada di luar negeri sebagai basis perlindungan darurat yang lebih akurat.
Pemerintah daerah melalui dinas terkait berkomitmen memfasilitasi segala kebutuhan administratif maupun teknis jika sewaktu-waktu kebijakan pemulangan massal diputuskan oleh pemerintah pusat akibat situasi keamanan yang memburuk.
“Intinya semua PMI atau warga Lombok Timur di wilayah Timur Tengah segera melapor ke KBRI di sana supaya kalau ada apa-apa bisa difasilitasi lebih lanjut,” pungkasnya **
