PorosLombok.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar apel perdana sekaligus halalbihalal pasca-libur Lebaran 1447 Hijriah di halaman Kantor Bupati. Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi kilat untuk memacu mesin birokrasi pada Rabu (25/3/2026).

​Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengapresiasi loyalitas para pegawai yang tetap menjaga produktivitas pelayanan publik selama bulan suci Ramadan. Ia menilai esensi kerja aparatur tidak kendor meski ada penyesuaian regulasi jam kantor demi ibadah puasa.

​”Saya atas nama pribadi dan Pemda mengucapkan Selamat Idulfitri, mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf selama kita bekerja bersama,” katanya.

​Politisi senior ini mengajak seluruh jajaran membersihkan diri dari ganjalan hati akibat interaksi kedinasan selama setahun terakhir. Momentum silaturahmi tersebut diharapkan mampu mencairkan suasana kaku antar-pegawai guna meningkatkan soliditas internal.

​Haerul Warisin menyoroti krisis global yang mulai berdampak serius pada rantai pasok energi serta melonjaknya harga bahan baku pupuk di pasaran. Kondisi genting ini memaksa pemerintah daerah menyiapkan skema darurat untuk menghemat penggunaan anggaran operasional.

​”Kita pertimbangkan wacana pengaturan pola kerja menyerupai masa pandemi, yakni pembagian porsi WFO dan WFH masing-masing sebesar 50 persen,” ujarnya.

​Rencana tersebut kini sedang dalam tahap kajian mendalam sembari menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait efisiensi energi nasional. Langkah antisipatif ini dianggap krusial demi menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

​Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih responsif dan cepat dalam mengeksekusi program kerja yang sudah masuk tahun kedua kepemimpinan Bupati. Target pembangunan yang ambisius memerlukan akselerasi nyata dari seluruh pejabat struktural maupun fungsional.

​”Saya menuntut pola kerja yang lebih lincah dari seluruh kepala dinas, baik yang berstatus pejabat definitif maupun Pelaksana Tugas,” jelasnya.

​Bupati menegaskan bahwa setiap pengambilan kebijakan strategis wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan yang lebih tinggi untuk menghindari tumpang tindih aturan. Kedisiplinan koordinasi menjadi syarat mutlak dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih.

​Kegiatan ditutup dengan sesi bersalam-salaman yang diikuti oleh Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten, hingga jajaran pimpinan perangkat daerah secara berurutan. Suasana hangat menyelimuti area kantor bupati sebagai tanda dimulainya kembali aktivitas normal pelayanan.

​”Tetap jaga dedikasi tinggi dan jangan ada lagi aparatur yang menambah waktu libur tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan,” pungkasnya.*