PorosLombok.com – Ratusan anggota Pemuda Nahdlatul Wathan (NW) menggelar Konsolidasi Akbar di Gedung Graha Praja Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat guna memberikan sikap kritis terhadap arah kebijakan pembangunan daerah pada Sabtu (11/04/2026).
Momen tersebut menghasilkan poin-poin tuntutan strategis yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Provinsi NTB. Organisasi ini menuntut adanya keadilan dalam menjalankan roda pemerintahan serta percepatan kemajuan di berbagai sektor pelayanan publik.
“Maklumat ini menjadi bentuk kepedulian dan sikap kritis Pemuda NW NTB terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah,” kata Ketua PW Pemuda NW NTB, Hasanah Efendi.
Hasanah Efendi mendesak jajaran eksekutif segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan isu krusial yang selama ini belum tertangani optimal. Ia menilai pengawasan dari elemen pemuda sangat penting untuk memastikan kebijakan tetap pro-rakyat.
“Pernyataan ini kami sampaikan sebagai komitmen dalam mengawal pembangunan serta memastikan arah kebijakan tetap berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Poin utama maklumat tersebut menyoroti masalah meritokrasi yang dinilai belum tuntas dalam proses seleksi dan promosi jabatan di lingkungan birokrasi. Pemuda NW menginginkan sistem yang transparan dan objektif tanpa adanya intervensi kepentingan tertentu.
Pemerintah daerah diminta segera membenahi kerusakan infrastruktur dasar mulai dari perbaikan jalan, penerangan lampu jalan, hingga ketersediaan air bersih. Sektor penunjang pertanian juga menjadi fokus tuntutan agar ketahanan pangan daerah tetap terjaga.
Penyediaan dana BOSDA untuk tingkat SMA, SMK, dan MA menjadi tuntutan prioritas guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah. Peningkatan kapasitas guru dan fasilitas sekolah dianggap sebagai kunci utama dalam mengejar ketertinggalan pendidikan.
Pembenahan Sektor Pendidikan dan Skema Beasiswa Non-APBD
“Kami mendesak pemerintah mencari solusi alternatif untuk beasiswa pendidikan tanpa membebani postur APBD yang sudah ada,” jelas Hasanah Efendi.
Organisasi ini juga meminta adanya efisiensi postur anggaran dengan mengedepankan akuntabilitas serta transparansi penggunaan dana publik. Optimalisasi peranan pemuda dalam merumuskan program strategis menjadi syarat mutlak untuk mencetak calon pemimpin masa depan.
“Langkah ini adalah wujud keseriusan kami dalam mempersiapkan kepemimpinan daerah yang andal dan memiliki daya saing tinggi,” katanya.
Maklumat tersebut diserahkan secara resmi kepada Kadis Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Syamsul Hadi, yang hadir mewakili Gubernur NTB. Penyerahan dokumen ini menandai dimulainya babak baru pengawasan ketat dari organisasi kepemudaan terhadap kinerja pemerintah.
Pemerintah Provinsi NTB diharapkan segera merespons enam poin tuntutan tersebut sebagai bahan evaluasi mendalam demi kesejahteraan masyarakat luas. Respons cepat dari pengambil kebijakan sangat dinanti guna menghindari stagnasi pembangunan di tingkat akar rumput.
“Enam tuntutan ini kami harap menjadi atensi serius demi terwujudnya daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera di masa mendatang,” pungkasnya.*
